BPS: Ekspor Indonesia April 2019 Turun 10,80%

NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada April 2019 mencapai US$12,6 miliar, turun 10,80% jika dibandingkan dengan Maret 2019 yang senilai US$14,12 miliar.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan ekspor mengalami penurunan karena adanya penurunan ekspor migas sebesar 34,95 persen dan penurunan ekspor nonmigas sebesar 8,68 persen. "Ekspor juga mengalami penurunan secara tahunan atau jika dibandingkan pada posisi April 2018 sebesar 13,10%," katanya dalam paparan di Jakarta, Rabu (15/5).

Pada April 2018, ekspor mencapai 14,5 miliar dolar AS. Secara rinci, ekspor nonmigas April 2019 mencapai 11,86 miliar dolar AS, turun 8,68 persen dibanding Maret 2019 sebesar 12,9 miliar dolar AS. Sedangkan penurunan ekspor migas sebesar 34,95 persen dari 1,1 miliar dolar AS pada Maret 2019 menjadi 741,9 juta dolar AS.

Penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor hasil minyak 9,55 persen menjadi 117,7 juta dolar AS dan ekspor gas 49,83 pesen menjadi 446,6 juta dolar AS. Meski demikian, ekspor minyak mentah naik 47,66 persen menjadi 177,6 juta dolar AS.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-April 2019 mencapai 53,20 miliar dolar AS atau turun 9,39 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Demikian pula ekspor kumulatif nonmigas mencapai 48,98 miliar dolar AS atau turun 8,54 persen.

Nilai neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 mengalami defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS, yang disebabkan oleh defisit sektor migas dan nonmigas masing-masing sebesar 1,49 miliar dolar AS dan 1,01 miliar dolar AS. Pada April 2019, ekspor mencapai 12,6 miliar dolar AS, turun 10,80 persen dibandingkan Maret 2019 yang senilai 14,12 miliar dolar AS.

Suharyanto menyebut capaian impor April 2019 itu masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai impor April 2018 sebesar 16,16 miliar dolar AS. "Artinya memang ada beberapa komoditas yang dapat dikendalikan impornya sehingga total nilai impor April 2019 lebih kecil dibandingkan April 2018," katanya.

Meski tidak mengamini secara gamblang, defisit neraca perdagangan pada April 2019 ditengarai menjadi yang terdalam setelah Juli 2013 dengan defisit 2,3 miliar dolar AS. "Kalau data yang ada, Juli 2013 memang defisit mencapai 2,3 miliar dolar AS," jelasnya seperti disalin dari laman Antara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan pentingnya penguatan pondasi sektor ekspor nasional untuk mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2019.

Darmin mengatakan pembenahan sektor ekspor, terutama nonmigas, melalui penguatan industri pengolahan, sangat penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Pembenahan kapasitas dan produksi untuk ekspor itu, selama ini sudah berjalan baik.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan terus dilakukan terutama kepada industri prioritas yang telah berkontribusi kepada peningkatan ekspor seperti makanan dan minuman, elektronik, otomotif maupun kimia.

"Kita tinggal dorong agar ekspornya naik, termasuk dari pengolahan sumber daya alam, melalui produksi smelter maupun sawit. Jadi meski rasanya belum klik, tapi pondasinya sudah ada," ujar Darmin.

Selain itu, pemerintah memastikan akan mulai menekan impor minyak dan gas (migas) dengan menggunakan migas olahan dalam negeri guna memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan. "Mulai bulan depan, migas terutama avtur dan solar, kita tidak akan impor. Kita mau pakai produk kita di dalam dan diolah di sini," jelasnya.

Secara terpisah, kebijakan pemerintah yang selama ini dinilai lebih menekankan proteksionisme dinilai tidak akan membantu dalam mengantisipasi berbagai kondisi perdagangan global pada saat ini, seperti kecemasan akan semakin meningkatnya intensitas perang dagang.

"Pendekatan yang selama ini dilakukan Presiden Joko Widodo cenderung ambivalen dan pragmatis dalam melihat dan menyikapi proteksionisme dalam perdagangan global. Untuk lebih membuka peluang terhadap peningkatan kinerja perdagangan internasional Indonesia, Presiden perlu bersikap lebih pragmatis," kata Board Member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru. munib

BERITA TERKAIT

DIALOG KEPALA NEGARA DENGAN KALANGAN PENGUSAHA - Presiden: Ancaman Resesi 1,5 Tahun ke Depan

Jakarta-Presiden Jokowi terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam 1-1,5 tahun ke depan. Karena, menurut…

Dituntut Inovasi dan Bersaing Global - Pengusaha Muda Jangan Bergantung Proyek Pemerintah

NERACA Jakarta – Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sangat diperlukan khususnya para pengusaha muda. Hanya saja, peran…

Kemenhub Diminta Kembangkan Logistik Dukung Pertumbuhan

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersungguh-sungguh mengembangkan transportasi logistik guna mendukung…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…

DAMPAK SERANGAN DRONE KE KILANG ARAB - Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Minyak Dunia

    NERACA Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mewaspadai kenaikan harga minyak dunia sebagai imbas…

DIALOG KEPALA NEGARA DENGAN KALANGAN PENGUSAHA - Presiden: Ancaman Resesi 1,5 Tahun ke Depan

Jakarta-Presiden Jokowi terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam 1-1,5 tahun ke depan. Karena, menurut…