LinkAja Perluas Sistem Pembayaran Hingga ke Syariah

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) memperluas cakupan sistem pembayaran digital milik BUMN yang sudah terkonsolidasi, LinkAja, ke sistem pembayaran syariah. Lima anggota LinkAja yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk bersama PT Fintek Karya Nusantara akan membentuk wadah pembayaran digital dan uang elektronik yang dikelola secara syariah pada Agustus 2019.

"Terkait platform ekonomi digital, selain kerja sama e-commerce kita juga akan kerja sama dengan pemilik LinkAja untuk mendirikan LinkAja syariah bersama empat pemilik bank syariah," kata Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ventje Rahardjo Soedigno dalam jumpa pers peluncuran Rencana Induk Ekonomi Syraiah di Jakarta, Selasa (14/5).

Komitmen LinkAja untuk pembentukan alat pembayaran syariah itu tertuang dalam nota kesepahaman saat peluncuran Rencana Induk Ekonomi Syariah. Presiden Joko Widodo memimpin langsung peluncuran Rencana Induk Ekonomi Syariah itu. Ventje menyebutkan pembentukkan LinkAja syariah itu merupakan salah satu dari beberapa inisiatif dari peta jalan pengembangan ekonomi syariah KNKS.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar merinci jika LinkAja syariah sudah berdiri, alat pembayaran digital itu akan memfasilitasi masyarakat untuk berniaga daring (e-commerce), transaksi perbankan dan pembayaran untuk kegiatan keagamaan seperti zakat dan wakaf.

"Kita harapkan LinkAja Syariah menjadi sistem pembayaran digital yang mampu mendukung ekosistem digital ekonomi syariah yang terhubung dengan sistem perdagangan 'e-commerce', produk keuangan syariah, pariwisata halal serta juga melayani transaksi dana sosial keagamaan, seperti infak, zakat dan wakaf dengan masjid-masjid dan lembaga zakat di seluruh Indonesia," ujarnya.

Afdhal menargetkan pendirian LinkAja Syariah akan terealisasi pada Agustus 2019. "Mudah-mudahan Agustus tahun ini," kata dia. Dalam peluncuran Rencana Induk (Master Plan) Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 ini pemerintah memiliki empat langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi syariah. Keempat strategi itu bertujuan agar Indonesia bisa menjadi produsen besar dalam rantai industri halal dunia di 2024.

BERITA TERKAIT

Lewat LinkAja, BNI Syariah Incar Fee Based Naik 52%

    NERACA   Jakarta - PT. BNI Syariah mengincar pendapatan berbasis komisi dapat meningkat hingga 52 persen menjadi Rp115…

Teknologi dan Industri di Satu Sistem

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri Teknologi dan Industri dalam kesehariannya adalah kosakata netral. Tetapi begitu saling bersenyawa menyatu…

Bank Jatim Dorong Pembiayaan Rumah Syariah

    NERACA   Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melalui Unit Usaha Syariah (UUS)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Meski Terjadi Aksi 22 Mei, Transaksi Perbankan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai…

Libur Lebaran, BI Tutup Operasional 3-7 Juni

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk meniadakan seluruh kegiatan operasional pada 3-7 Juni 2019 atau…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…