Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Romahurmuziy

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Romahurmuziy

NERACA

Jakarta - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agus Widodo menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) non-aktif Romahurmuziy alias Rommy terhadap KPK tidak dapat diterima.

"Menetapkan, menyatakan permohoan praperadilan yang diajukan oleh pemohon (Romahurmziy) tidak dapat diterima," kata hakim Agus Widodo di PN Jaksel, Selasa (14/5).

Menurut hakim, seluruh gugatan yang diajukan Romahurmuziy alias Rommy ditolak seluruhnya."Menolak permohonan untuk seluruhnya," tambah hakim Agus.

Hakim juga menyetujui seluruh tanggapan dan bukti-bukti yang diajukan KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama tahun 2018-2019.

Keberatan Rommy terutama mengenai operasi tangkap tangan (OTT) karena surat perintah penyelidikan adalah terhadap tersangka lain perkara tersebut, yaitu Muhammad Muafaq Wirahadi.

KPK sendiri juga sudah menyatakan penetapan tersangka terhadap Rommy sah. Penetapan tersangka itu, disebut KPK, sudah sesuai dengan prosedur.

Menurut KPK, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Rommy adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebab, dalam hal tertangkap tangan, KUHAP telah menentukan bahwa penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, KPK melakukan OTT sesuai dengan informasi dan komunikasi yang diperoleh selama tahap penyelidikan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidik atas diterimanya suatu informasi.

Tindakan tangkap tangan tersebut merupakan realisasi dan tindak lanjut segera dari penyelidik atas dari data, informasi, dan komunikasi yang baru saja diperoleh tanpa menunggu perintah dari penyidik.

Contohnya, pada saat KPK menemukan peristiwa telah terjadi 'perbuatan aktif' berupa penerimaan uang sebesar Rp 50 juta oleh pemohon Rommy dari Muh Muafaq Wirahadi pada 15 Maret 2019 di Hotel Bumi Surabaya City Resort terkait Seleksi Jabatan pada Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

Selain itu, KPK menyebut telah memiliki bukti yang cukup untuk melakukan proses penyidikan karena penetapan tersangka pada awal penyidikan yang didasari bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ant

BERITA TERKAIT

KY Putuskan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi Selama 2019

KY Putuskan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi Selama 2019 NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) memutuskan 58 hakim dijatuhi sanksi karena…

Mengapresiasi Keputusan Hakim yang Obyektif dan Adil - Eko B Supriyanto

Mengapresiasi Keputusan Hakim yang Obyektif dan Adil Eko B Supriyanto NERACA Jakarta - Pengamat keuangan dan perbankan Eko B. Supriyanto…

Hakim Tolak Keberatan Sofyan Basir

Hakim Tolak Keberatan Sofyan Basir NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Tingkatkan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan

BPOM Tingkatkan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan   NERACA Tanjung Selor, Kalimantan Utara - Badan Pengawas Obat dan Makanan…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen   NERACA Samarinda - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK)…