Kita tentu terkejut munculnya peringatan KPK yang agak aneh, namun patut diperhatikan serius, terutama kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya para direksinya jangan sampai terjerat oleh tindak pidana korupsi dan suap saat berhubungan dengan mitra usaha dari China. Pasalnya, KPK memiliki catatan panjang soal perilaku bisnis China yang tidak memiliki standar dan etika bisnis yang baik.

Paling tidak, menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, ada tiga catatan buruk investasi China, yakni tidak memiliki standar yang baik dalam hal lingkungan, hak asasi manusia (HAM) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance—GCG). Benarkah?

Berdasarkan laporan Global Fraud Report 2018 yang terbanyak mendeteksi pelanggaran bukanlah pengawas internal, karena banyak fraud dilakukan atasan dari pengawas internal itu. “Bukan mengecilkan arti pengawas internal. Tapi, menurut report itu, biasanya yang paling banyak menyumbangkan untuk mendeteksi fraud bukan pengawas internal. Menurut laporan ini paling 15%,” kata Syarif, belum lama ini.

Pasalnya, kebanyakan deteksi kasus dugaan korupsi disampaikan karyawan yang sudah gerah oleh adanya dugaan pelanggaran. Terkait soal apa saja jenis pelanggaran yang biasa terjadi, antara lain financial statement fraud, korupsi, dan yang paling banyak asset mis-appropriation (penggelapan aset).

Misalnya, aset kantor jadi milik aset istri. “Kalau kereta api itu kami bantuin. Kami tahu persis panjang rel kereta api zaman Belanda dan hari ini lebih panjang zaman Belanda. Rel kereta api zaman Belanda itu harusnya jadi milik negara, tapi hilang diambil siapa. Akhirnya kita pergi ke Belanda. Semua catatannya ada. Saya nggak pernah tahu dari Gowa ke Makassar dulu ada kereta api, saya lahir nggak lihat itu,” ujarnya.

Lalu soal Location of Improper Payment 2009-2018, China disebut tidak mengenal dengan praktik good corporate governance. Persoalan GCG di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat yang pertama fraud improper payment (pembayaran yang curang). Mereka sering investasi banyak di model seperti ini.

Berbeda dengan investasi dari negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat atau Uni Eropa, mereka sudah memiliki sistem pengawasan yang ketat dari pemberi investasi. Karena buruknya tata kelola korporasi di China, BUMN harus berhati-hati menghadapinya.

KPK pun ikut meyakinkan Mahkamah Agung (MA) membuat aturan soal pidana korporasi, dia mengaku melihat contoh dari Hong Kong yang 70% kasus korupsi di sana terjadi di private sector (swasta), termasuk state own companies (BUMN). Sementara Singapura lebih dari 90% KPK-nya tidak menyasar pejabat publik karena tidak mungkin terjadi. Dan 90% fraud di Singapura terjadi di sektor swasta. Sama halnya fraud di New Zealand banyak terjadi di sektor swasta.

Memang sebelumnya KPK tidak menyentuh pemberantasan korupsi dan suap ke sektor swasta. Namun, karena melihat banyak kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan swasta, KPK mendorong agar korporasi juga bisa dijerat. “Dulu saya suka bantu KPK proyek pencegahan korupsi di luar. Nggak pernah kerja sama dengan private sector. Karena apa? Takut terkontaminasi lah, tapi kita sadar, kita lihat. Dari jumlah pelaku korupsi, yang paling banyak setelah anggota DPR, paling banyak itu adalah private sector. Nomor dua tertinggi, terus apa cukup kalau kita hanya hukum orangnya? Perusahaannya juga,” kata dia.  

Itu sebabnya, wanti-wanti KPK terkait perbuatan fraud dalam bisnis di lingkungan China tak hanya berlaku bagi BUMN, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Rerata pihak pemberi suap dalam kasus yang ditangani KPK adalah pihak yang berasal dari China, atau setidaknya keturunan China.

Mengapa itu terjadi? Harus dipahami value yang dominan di negeri China adalah paham komunis. Sama rata, sama rasa. Mereka tidak memiliki nilai ketuhanan, serba boleh, tak ada larangan kecuali larangan negara. Itu sebabnya dengan nilai yang dimiliki China menerapkan nilai halal segala cara, hal inilah yang mengemuka ketika berbisnis dengan China.