NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak akan memberikan ruang bagi para pengusaha nakal yang mempermainkan harga, termasuk pengimpor bawang putih. Hingga kini, sudah ada 782 pengusaha yang kami proses hukum, 56 di antaranya pengimpor bawang putih dan telah masuk dalam 'daftar hitam'.

“Jangan ada yang bermain-main karena ada Satgas Pangan,” ujar Mentan Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (8/5). Mentan melanjutkan selain mempermainkan harga, ke-56 pengimpor bawang putih yang masuk dalam daftar hitam juga tidak mematuhi aturan wajib tanam dan berproduksi lima persen sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2018. Para pengimpor nakal itu tidak lagi diperbolehkan berbisnis di sektor pertanian.

“Kami harus tegas dan tidak akan pernah berkompromi dengan pengusaha-pengusaha yang nakal dan tidak taat aturan. Kami konsisten menerapkan kebijakan wajib tanam bagi pengimpor bawang putih sebagai upaya mencapai target swasembada," kata Mentan, disalin dari Antara.

Hingga hari ke-3 bulan Ramadhan, harga bawang putih di beberapa tempat masih belum stabil. Di pasar induk Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu, harga bawang putih berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Sementara di Kota Palembang dan Kota Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, harga bawang putih berkisar antara Rp80.000 per kilogram–Rp90.000 per kilogram.

Selama dua pekan terakhir, harga bawang putih di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, naik dua kali lipat dari sebelumnya Rp30.000–Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sebaliknya, harga bawang putih di Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada hari ketiga Ramadhan berangsur turun dari Rp80.000 menjadi Rp60.000 per kilogram.

Pada kesempatan lain, Menteri Pertanian melakukan "blacklist" atau pelarangan terhadap 56 importir bawang putih yang tidak menaati peraturan, seperti melakukan permainan harga dan melakukan wajib tanam. "Kami sudah 'blacklist' 56 perusahaan yang selalu permainkan harga, sehingga nantinya harga komoditas bawang putih stabil," kata Amran.

Amran menyebutkan importir yang masuk dalam daftar hitam terdiri atas 41 importir yang dilakukan pelarangan pada tahun 2019 dan 15 importir pada tahun 2018 yang tidak menaati kebijakan wajib tanam 5 persen dari total impor. Mayoritas importir yang masuk daftar hitam berdomisili di Jakarta, Surabaya dan Medan.

Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi, menambahkan ketersediaan bawang putih nasional saat ini berangsur normal karena bawang putih impor sudah mulai masuk ke pasaran. Selain dari pasokan 115.000 ton yang sudah masuk, Kementerian Pertanian juga sudah menerbitkan Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) kepada 19 importir dengan volume pengajuan 245.000 ton bawang putih. "Terdiri dari tahap pertama pada akhir Maret 2019 sebanyak 8 importir setara 120 ribu ton dan tahap dua sebanyak 11 importir setara 125 ribu ton," kata Suwandi.

Sementara Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura Kementan, Moh Ismail Wahab mengatakan secara nasional konsumsi dan kebutuhan bawang putih sebulan mencapai 42.000 ton. Ismail memastikan pasokan bawang putih akan segera normal seiring dengan masuknya impor asal Tiongkok sebanyak 60.000 ton.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik menuturkan pihaknya sejauh ini telah mengatur tata niaga bawang putih secara efisien. Hal itu karena 97 persen dari kebutuhan bawang putih masih harus diimpor.

Sedangkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui, harga sembilan bahan pokok (sembako) akan naik tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena suplai banyak. "Kecenderungan harga pasti naik karena kebutuhan mungkin banyak, tapi kalau suplainya imbang saya kira tidak mungkin naik karena kan ini tergantung suplainya nih," kata Budi Waseso.

Dengan suplai yang cukup, ia meyakini bahwa harga bawang putih akan turun. "Kan yang jadi persoalan bawang putih, tapi sekarang bawang putih sudah ditangani oleh Pak Mentan (Menteri Pertanian) dan sudah ada masuk ke pelabuhan, jadi sudah masuk kalau tidak salah tadi 100 ribu ton. Jadi sudah amanlah," tambah Buwas.

Menurut ekonom Indef Rusli Abdullah, Indonesia sejatinya tak bisa lepas dari impor bawang putih. Ia menyebut, produksi nasional hanya mampu mengisi 5% kebutuhan bawang putih dalam negeri, sehingga sisa 95 persennya harus dipenuhi melalui impor.

Ketergantungan Indonesia akan impor bawang putih pun kian menjadi-jadi. Data BPS menunjukkan, impor bawang putih pada 2015 tercatat 482.655 ton, kemudian menurun 7,95% menjadi 444.300 ton setahun berikutnya.