KPK Fasilitasi 63 Tahanan Mencoblos

KPK Fasilitasi 63 Tahanan Mencoblos

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi 63 tahanan kasus korupsi untuk mencoblos pada 17 April 2019 mendatang.

"Kami memfasilitasi pengambilan, pemungutan suara pada 2019 nanti untuk 63 orang tahanan yang akan dilakukan di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/4).

Sebanyak 63 tahanan itu, lanjut Febri, berasal dari tersangka kasus korupsi yang ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, Rutan Cabang KPK di Gedung KPK lama, dan Rutan Cabang KPK, di Pomdam Jaya Guntur.

Menurut Febri, proses pemungutan suara untuk para tahanan itu juga sesuai dengan aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya."Mungkin ada perbedaan, ada yang ber-KTP di Jakarta, ada yang KTP di daerah. Itu yang nanti pemungutan suaranya tentu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, apakah pemungutan suara itu dilakukan untuk presiden/wakil presiden sampai DPRD, itu tergantung domisili mereka," ujar Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan bahwa setiap tahanan KPK mempunyai hak untuk mencoblos."Ya harus kan itu, itu kan hak mereka. Kan selama hak politiknya belum dicabut, dia harus punya hak," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (9/4).

Menurut Saut, jika mereka tidak diberi hak untuk mencoblos, maka itu bisa dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM)."Kalau istilahnya teman-teman di Komnas HAM kan "no one left behind" dalam pemilu ini tidak ada orang boleh tertinggal satu pun, semua harus ikutan milih. Itu pesan dari teman-teman Komnas HAM, jadi KPK akan dukung," ujar Saut.

Namun, Saut belum bisa memastikan lebih lanjut soal lokasi para tahanan kasus korupsi itu nantinya akan mencoblos."Saya belum tahu lokasinya di mana, seperti yang sebelumnya," kata dia.

Sebelumnya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, KPK juga memfasilitasi tahanannya untuk mencoblos. Saat itu, KPK menyediakan tempat di gedung KPK lama yang saat ini menjadi gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon presiden, yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pemilu 2019 juga memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia periode 2019–2024. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Terima Banyak Laporan Korupsi di Probolinggo

KPK Terima Banyak Laporan Korupsi di Probolinggo   NERACA Kota Probolinggo, Jawa Timur - Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Pemerintah Kota (Pemkot)…

Kecewa KPK Melanjutkan Proses Hukum Terhadap SN - MAQDIR ISMAIL:

Jakarta-Advokat senior Maqdir Ismail merasa heran dan kecewa mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melanjutkan proses hukum terhadap Sjamsul…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Tingkatkan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan

BPOM Tingkatkan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan   NERACA Tanjung Selor, Kalimantan Utara - Badan Pengawas Obat dan Makanan…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen   NERACA Samarinda - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK)…