KPPU Awasi Stok Pangan Jelang Puasa

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar menjaga tata niaga komoditas serta mengawasi dengan ketat pendistribusiannya jelang puasa.

"Bulan Ramadhan ini sudah tidak lama lagi hanya tersisa sekitar sebulan lagi, semua instrumen pemerintah juga sudah bersiap-siap agar tidak ada gejolak nantinya," ujar Ketua KPPU KPD Makassar Aru Armando di Makassar seperti dikutip Antara, kemarin (11/4).

Dia mengatakan, pengawasan distribusi stok pangan dari para petani ke pasar harus dipantau karena dikhawatirkan adanya para tengkulak yang menimbun sehingga memicu lonjakan harga. Aru menyatakan yang menjadi arahan yakni bagaimana menjaga dan mengawasi distribusi pangan agar rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam bisa menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan tenang tanpa adanya gejolak harga di pasaran.

"Harga pangan di bulan Ramadhan tahun 2017 adalah yang terbaik sepanjang delapan tahun terakhir. Dan ini berdasarkan data dari Bank Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan kestabilan harga kebutuhan pokok pada tahun 2019 ini harus bisa lebih baik atau sama dengan harga dari tahun sebelumnya mengingat kebutuhan jelang puasa Ramadhan akan meningkat."Biasanya pada bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri, kebutuhan meningkat sehingga dibutuhkan peranan semua pihak untuk bisa menjaga stabilitas harga," kata dia.

Menurut dia, beberapa komoditas pangan yang selalu menjadi penyumbang inflasi yakni beras, daging sapi, bawang putih, telur, ayam, bawang merah dan cabe rawit. Aru menerangkan jika 11 kebutuhan pokok yang selalu menjadi penyumbang inflasi ini bisa ditekan maka harga kebutuhan lainnya tidak merangkak naik.

"Biasanya kalau ada inflasi pasti ada deflasinya juga dan itu tidak terlepas dari peran TPID. Tapi, kami di Satgas Pangan akan berusaha keras dalam memantau ketersediaan pangan ini dan memutus rantai dari tengkulak pengepul komoditas tertentu," ucap dia.

Sebelumnya diwartakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Puasa dan Lebaran 2019.

"Kita perlu mengantisipasi kondisi tersebut sejak jauh-jauh hari agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa terbebani naiknya harga pangan atau kelangkaan barang," katanya usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3).

Lewat keterangannya, yang diterima di Jakarta, rakornas ini, lanjut Mendag, merupakan langkah pemerintah mengidentifikasi kesiapan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga barang pokok menjelang bulan Puasa dan Lebaran.

Melalui rapat ini juga diidentifikasi kecukupan stok barang pokok di daerah-daerah. Setelah rakornas, selanjutnya akan dilaksanakan rapat koordinasi ke daerah-daerah dan pemantauan langsung ke pasar rakyat, ritel modern, gudang Bulog, dan distributor di 34 provinsi yang akan dilaksanakan pada minggu ke-2 April hingga minggu pertama Mei 2019.

Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh jajaran mulai dari eselon satu sampai dengan staf Kemendag, termasuk pengawalan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga barang pokok ke pasar secara intensif melalui penetrasi pasar di 82 kabupaten/kota pantauan.

Mendag juga menekankan, agar pasokan dan harga barang pokok tetap terkendali seperti tahun-tahun sebelumnya, maka diperlukan sinergi langkah dan upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, beserta pelaku usaha pangan.

Inflasi kelompok bahan makanan tahunan (yoy) pada 2014-2018 cenderung turun, bahkan pada 2017-2018 tingkat inflasi kelompok bahan makanan di bawah inflasi nasional. Selain itu, bukan hanya pada bulan Puasa dan Lebaran, tapi juga pada masa perayaan Natal dan tahun baru di tahun-tahun tersebut, tingkat inflasi kelompok bahan makanan juga cenderung turun. mohar

 

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…