RI Suarakan Keberatan Atas Diskriminasi Sawit di Uni Eropa

NERACA

Jakarta – Delegasi Indonesia bersama perwakilan negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam wadah CPOPC terus menyuarakan keberatan atas diskriminasi terhadap produk kelapa sawit di Uni Eropa.

"CPOPC menentang The Delegated Act karena mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai sumber energi yang tidak berkelanjutan dan termasuk dalam kategori indirect land use change (ILUC) yang berisiko tinggi," sebut pernyataan resmi dari CPOPC yang diterima di Jakarta, disalin dari Antara.

Pernyataan itu merupakan salah satu bunyi pernyataan sikap dari misi gabungan dari CPOPC pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat melakukan kunjungan resmi ke Brussel, Belgia, pada Senin (8/4/2019) hingga Selasa (9/4/2019).

CPOPC berpendapat Uni Eropa menggunakan The Delegated Act untuk menghapus serta memberlakukan larangan impor minyak kelapa sawit ke dalam sektor energi terbarukan yang diamanatkan dan mempromosikan minyak nabati lain yang berasal dari Uni Eropa. "CPOPC sudah menyuarakan keprihatinan dengan kuat bahwa asumsi-asumsi ini didasarkan pada kriteria yang tidak akurat dan diskriminatif secara ilmiah," kata pernyataan CPOPC.

CPOPC menilai klaim bahwa kebijakan ini didasarkan oleh kajian ilmiah dan berbasis lingkungan dianggap mengada-ada, karena Uni Eropa juga tidak melarang penggunaan kedelai yang berdasarkan penelitian internal merupakan salah satu komoditas yang bertanggung jawab terhadap deforestasi.

Untuk itu, CPOPC menduga keputusan itu dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme sebagai bagian dari kebijakan politik dan ekonomi Uni Eropa daripada sekedar murni berdasarkan kajian ilmiah atau berbasis lingkungan semata. "CPOPC menyimpulkan kebijakan ini sebagai strategi ekonomi dan politik yang matang demi menyingkirkan minyak kelapa sawit dari pasar Uni Eropa," kata pernyataan itu.

Dalam kunjungan ini, misi gabungan melaksanakan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa untuk mengungkapkan keberatan atas aturan yang diskriminatif dan meminta otoritas untuk menangani tindakan yang timbul dari penerapan The Delegated Act.

Delegasi Indonesia ke Brussel antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Staf Khusus Kementerian Luar Negeri RI Peter F. Gontha serta Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Mahmud.

Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati, dan perwakilan-perwakilan asosiasi kelapa sawit nasional.

Selain itu, ikut hadir delegasi Malaysia dan Kolombia sebagai bagian dari wadah CPOPC yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Utama Malaysia Dato Tan Yew Chong serta Duta Besar Kolombia di Brussel Felipe Garcia Echeverri.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan China tertarik untuk mendanai program peremajaan (replanting) sawit di Indonesia. Ridwan menjelaskan ketertarikan China akan dibahas dalam pertemuan lanjutan di China dalam kerangka program Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiatives (GMF-BRI).

"Sederhananya begini, ada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yang sudah punya kegiatan dan dana, kemudian ada tawaran dari China melalui China Development Bank (CDB), jadi kita kaji tawaran ini," katanya, disalin dari Antara.

Ridwan menuturkan Kemenko Maritim telah menggelar rapat dengan Kemenko Perekonomian, BPDP Sawit hingga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tawaran China ini.

Tawaran itu dianggap menarik karena dapat mendukung upaya peremajaan sawit. Selain itu, tawaran investasi itu juga menarik karena program BPDP Sawit yang masih jauh dari harapan. "(Ketertarikan China) tentu soal bisnis. Mereka punya dana. Kalau kita, program BPDP Sawit itu masih belum sejauh yang ditargetkan," katanya.

Meski baru akan membahas mengenai skema kerja sama program peremajaan sawit, Ridwan mengatakan pada tahap awal pemerintah Indonesia berniat untuk menawarkan kerja sama untuk mempersiapkan basis data kepemilikan lahan sawit di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah mendorong lahan sawit bisa mendukung para petani kecil. Namun, belum ada basis data kepemilikan sehingga program peremajaan masih terus terkendala. "Jadi, tahap awal yang mungkin akan kita tawarkan adalah kerja sama menyiapkan 'database' yang bisa digunakan sebagai dasar bagi bank untuk mencairkan dananya. Sekali lagi, tidak pemerintah yang berbisnis tapi silakan dia (China) dengan mitra industrinya Indonesia," katanya.

BERITA TERKAIT

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Diplomasi Sawit - Pemerintah Tunggu Proposal Lanjutan Terkait Diskriminasi CPO

NERACA Jakarta – Pemerintah sedang menunggu proposal lanjutan dari Uni Eropa setelah otoritas tersebut membuat kebijakan diskriminatif yang menyatakan kelapa…

Indonesia Peringkat Atas Wisata Halal Terpopuler Dunia

Indonesia akhirnya berhasil menduduki peringkat teratas sebagai destinasi wisata halal populer di dunia tahun ini. Hal itu tercantum dalam studi…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Niaga Komoditas - Penyerapan Biodiesel Strategi Hadapi Diskriminasi Sawit Eropa

NERACA Jakarta – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri…

Kemendag Pastikan Izin Impor Bawang Putih 7 Perusahaan

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan memastikan izin impor bawang putih bagi tujuh perusahaan…

CIPS Sebut Distribusi Minol Lewat PLB Rentan Tambah Korban

NERACA Jakarta – Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) rentan menambah korban luka dan korban jiwa akibat…