NERACA

Jakarta – Syarat untuk menjadi negara maju ialah jumlah pelaku entrepreneur harus lebih dari 14 persen dari rasio penduduknya. “Sementara di Indonesia, pelaku entrepreneur baru 3,1 persen sehingga perlu diadakan percepatan dan kemudahan agar pelaku ekonomi Indonesia bisa meningkat jauh,” ujar Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto, di Jakarta, pekan ini.

Menurut Wiranto, Presiden beberapa kali dalam berbagai kesempatan memberikan pengarahan. “Beliau mengatakan ini perlu diadakan percepatan dan kemudahan, agar pelaku ekonomi Indonesia bisa meningkat jauh, sehingga bisa mendekati persyaratan sebagai negara maju. Apalagi jika kita perhatikan, hal ini merupakan tugas pemerintah,” ujarnya seperti dikutip web Setkab.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam bercerita mengenai pengalamannya saat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan diundang oleh Gubernur Guangzhou ke pameran di Guangzhou Fair. Dikatakan bahwa dua hari tidak cukup melaksanakan kegiatan pameran kreasi dari masyarakat China, karena begitu banyak temuan-temuan baru yang mereka patenkan dan pamerkan.

“Saya tanya kenapa Anda bisa begitu cepat sekali membangun kreasi ekonomi yang bisa membuat negara Anda maju. Beliau mengatakan bahwa kami melakukan dengan cara-cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. China melakukannya dengan amati, meniru, dan memodifikasi,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Ia memberi contoh mobil Wuling di Indonesia, teknologi luar biasa menyamai dengan negara maju. Menurutnya, mobil tersebut sebenarnya meniru, mengamati, tapi memodifikasi. Jepang saat kalahkan otomotif dari Amerika juga menggunakan ATM, begitu pula dengan Korea Selatan. “Maka kalau kita coba melakukan hal yang sama, tentu nanti ada suatu percepatan pembangunan ekonomi kreatif, yang seperti dianjurkan oleh Presiden kita,” tambahnya.

Menko Polhukam mengatakan jika masyarakat Indonesia wajib bersyukur karena pada tahun 2016 hingga 2018, Badan Ekonomi Kreatif bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, telah memfasilitasi daftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 34 provinsi dan 80 kota. Sudah ada 5.671 pemohon HKI.

“Dulu tidak pernah ada, sekarang cukup besar, bagus, dan terus berkembang. Kemudian program tersebut juga di-back up dengan satu keputusan kolaborasi dari Kemenko Polhukam dan Kemenkumham, dengan membentuk program bernama “Saber Pungli”, Sapu Bersih Pungutan Liar, yang ternyata masih banyak hambatan di daerah-daerah. Pungutan liar ini mengganggu pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan bahkan menurun,” jelas Wiranto.

Menko Polhukam mengatakan pemerintah juga tidak bisa berdiri sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, butuh satu kerja sama dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi. Maka, Menko Polhukam memberikan apresiasi kepada perwakilan perguruan tinggi dari UNS Solo dan UPN Veteran Yogya yang terus melakukan kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, sehingga dari 2016 hingga 2017, dilaporkan terdapat 2.700 pemohon, meskipun baru 1.000 yang dapat sertifikat.

Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/(PPN/Bappenas), Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengusaha yang menciptakan lapangan kerja masih sedikit. "Kelemahan kita, orang pintar cukup, profesional cukup, yang kurang pengusahanya," kata Bambang.

Pada kesempatan lain, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengaku dengan minimnya wirausaha di Indonesia yang hanya berkisar 3%. "Secara persentase, jumlah wirausaha di negara kita hanya sekitar 3%. Kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah di atas 4%," ujar Bamsoet.

Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir optimistis jumlah pengusaha nasional terus bergerak naik dalam beberapa tahun ke depan ini. "Saya mengajak organisasi kepemudaan di Indonesia meningkatkan semangat entrepreneurship di kalangan anggotanya,” kata Soetrisno. munib