NERACA

Jakarta - Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Fachri menegaskan, dana desa yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tidak boleh mengendap lebih dari tujuh hari. "Dana desa mengendap lebih dari tujuh hari, Pemerintah daerah sudah kena sanksi. Apalagi kalau dialihkan dan dikelola Pemda," ujarnya melalui siaran pers, saat Sosialisasi Pengawalan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/4).

Dana desa tahun 2019 disalurkan melalui tiga tahap yakni tahap pertama sebesar 20 persen, tahap kedua sebesar 40 persen dan tahap ketiga sebesar 40 persen. Terkait Pencairan, Menurut Fachri, harus memenuhi syarat-syarat tertentu pada setiap tahapannya. "Tahap satu syaratnya Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahap dua laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya, belum diminta laporan tahap satu. Pada tahap ketiga baru laporan tahap satu dan tahap dua," terangnya.

Di sisi lain Fachri mengatakan, desa yang kuat adalah desa yang melibatkan seluruh masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desa. Terkait dana desa, kepala desa juga harus melibatkan masyarakat desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan melalui forum musyawarah desa. "Desa yang kuat adalah desa yang membuka ruang pada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan (dana desa). Kalau masyarakat miskin di desa tidak dilibatkan maka dana desa akan sulit untuk membantu menurunkan kemiskinan," ujarnya.

Untuk diketahui, Sosialisasi Pengawalan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Kota Makassar tersebut melibatkan Kejaksaan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Perwakilan Kepala Desa, dan Perwakilan Pendamping Desa se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga dilaksanakan di Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Bali. Kegiatan tersebut adalah kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kejaksaan Agung untuk menyamakan persepsi terkait pengawalan dana desa.

Hingga akhir Februari 2019, realisasi penyaluran dana desa dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) telah mencapai Rp5 triliun atau 7,14% dari pagu alokasinya. Dana desa dalam APBN 2019 dialokasikan sebesar Rp70 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi tersebut sedikit lebih rendah Rp0,23 triliun jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada 2018 sebesar Rp5,23 triliun atau 8,71% dari pagu alokasi.

"Lebih rendahnya realisasi penyaluran dana desa karena belum dipenuhinya persyaratan penyaluran dana desa tahap I oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa," kata Menkeu. Untuk mempercepat penyaluran dana desa tahap I, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan terus mendorong daerah untuk segera menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa tahap I kepada KPPN.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengungkapkan bahwa pemerintah menggelontorkan dana desa sejak 2015-2018 sebesar Rp187 triliun dan pada 2019 ditambah menjadi Rp70 triliun. Sehingga dalam lima tahun, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp257 triliun.

Eko mengungkapkan, capaian dana desa selama kurun waktu empat tahun telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit, serta sarana-prasarana penunjang lainnya.