NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim proyek Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiatives (GMF-BRI) yang diinisiasi China tidak akan menambah beban utang pemerintah. Pasalnya, proyek yang dikerjasamakan dengan China dalam GMF-BRI dilakukan dengan skema "business to business" atau B to B tanpa ada aliran dana ke pemerintah dan tanpa kewajiban jamin dari pemerintah Indonesia.

"Saya ingin garisbawahi program Belt and Road itu tidak ada program G to G (Government to Government). Yang kita lakukan itu B to B. Jadi 'loan' (pinjaman) itu tidak ada yang ke pemerintah Indonesia. 'Loan' langsung ke proyek. Jadi proyek itu yang membayar 'loan' itu tadi," katanya, seperti dikutip Antara, kemarin.

Skema kerja sama B to B itu, menurut Luhut, berbeda dengan apa yang dilakukan di Srilanka dan Malaysia yang pinjamannya dibebankan kepada pemerintahnya. Ia bahkan menyebut Malaysia pun kini tertarik mengikuti jejak Indonesia dalam skema bisnis tersebut. Bercermin dari situ, Luhut mengatakan dari mana pun pinjaman itu berasal, Indonesia kini mendorong format kerja sama B to B, bukan lagi G to G.

Ia mengatakan utang Indonesia kepada China tidak sebesar yang diisukan segelintir orang. "Kalau Anda lihat, utang kita dengan China hanya Rp22 triliun lho, tidak sampai 2 miliar dolar AS. Sangat kecil. Jauh lebih besar utang kita sekarang kepada Jepang," katanya. Saat ini, pemerintah pun terus mendorong kerja sama investasi tidak hanya dengan China, tapi juga negara lain.

"Yang saya kedepankan yaitu kerja sama transfer teknologi sehingga kerja sama ITB dengan Tsinghua untuk membuat 'research center' di Bali bisa terealisasi," katanya. Ia juga menegaskan agar tidak ada lagi anggapan Indonesia dikendalikam China melalui investasi GMF-BRI. "Tidak akan mungkin kita biarkan negeri kita ini diatur oleh negara lain," ujarnya

Menurut Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai China dilirik menjadi mitra potensial pembangunan proyek infrastruktur karena China memiliki pendanaan yang besar. Selain itu, China ingin melakukan ekspansi untuk mendukung program Jalan Sutera Modern yang akan memperlancar arus perdagangannya.

Kendati demikian, Lana menilai keterlibatan China dalam proyek infrastruktur di Indonesia harus dipikirkan matang-matang dan dilakukan dengan hati-hati. Sebab, China biasanya turut membawa sumber dayanya yang akan menjadi isu sosial yang sensitif. Kemudian, itu pun sebenarnya tak lepas dari keterbatasan kemampuan bahasa. "China kalau investasi biasanya membawa satu gerbong, termasuk tenaga kerja dan segala macam. Memang pilihannya sulit karena, sekarang, yang punya uang China," ujarnya.

Lana mengingatkan, pada periode kepemimpinan mantan Presiden Soeharto, model penerimaan utang adalah dalam bentuk proyek atau barang yang akan dilunasi pemerintah dengan uang. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki keleluasaan. "Ketika kita utang in-kind, kita tidak akan memiliki keleluasaan karena kita sudah diberikan barang apa adanya dan belum tentu barang tersebut teknologi baru, bisa jadi teknologi usang di negara asal yang di bawa ke sini," jelasnya.

Model utang yang diberikan China di negara lain biasanya juga dalam bentuk in-kind dengan beragam persyaratan. Dalam hal ini, China membawa teknologi dan material dari China yang akan dibayar oleh negara penerima pinjaman dengan uang. Jika negara yang menjadi mitra tidak memiliki kemampuan membayar, skema pembayaran bisa berupa pembagian jatah kepemilikan saham. Tak ayal sejumlah negara merasa keberatan dengan skema yang digunakan China, seperti Malaysia dan Thailand.