KPK Ajak Papua Barat Cegah Korupsi

KPK Ajak Papua Barat Cegah Korupsi

NERACA

Manokwari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak Gubernur Papua Barat, bupati/wali kota, seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini sehati dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Koordinator Penindakan Deputi Bidang Pencegahan dan Penindakan KPK Budi Setiyanto, mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga merupakan mitra dalam melakukan pencegahan korupsi."Kita harus memiliki pola dan kemauan yang sama dalam mencegah segala macam tindak pidana korupsi. Tanpa itu, tidak akan berhasil," kata Budi pada kegiatan yang dihadiri gubernur dan bupati/wali kota se-Papua Barat tersebut, di Manokwari, Senin (8/4).

Terkait pencegahan korupsi di Papua Barat, dia mengapresiasi karena para kepala daerah sudah menyatakan komitmen dalam menjalankan aksi pencegahan. Ia pun mengajak seluruh daerah lebih optimal dalam mencegah korupsi.

Menurut dia, KPK memiliki cara cukup mudah untuk memonitor komitmen gubernur, bupati dan wali kota dalam menjalankan rencana aksi yang sudah dibuat. Untuk Papua Barat, pihaknya pun sudah memberikan penilaian.

Budi menjelaskan, terdapat delapan poin yang harus menjadi perhatian dalam pencegahan, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)."Untuk PTSP, Pemprov Papua Barat dan kabupaten atau kota saya rasa sudah melaksanakan. Tinggal dikawal agar pelayanan berjalan lancar, sehingga masyarakat menikmati kemudahan," kata Budi pula.

Hal lain yang juga harus diperhatikan pemerintah daerah yakni kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajerial ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta manajemen aset daerah.

Terkait aset daerah, Budi berharap, pemerintah daerah semakin tertib. Seluruh aset harus diinventarisir dan dimanfaatkan secara benar.

KPK melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan pencegahan korupsi di Provinsi Papua Barat pada 8 April sampai 12 April 2019."Dalam waktu dua tahun, perbaikan sistem dan pembenahan tata kelola di Provinsi Papua Barat hingga akhir 2018 baru mencapai 19 persen. Hasil ini tak sesuai dengan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Juli 2016," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (8/4).

Selama lima hari di Papua Barat, kata dia, KPK akan melakukan kegiatan di dua kota Manokwari dan Sorong. Menurut dia, ada beberapa hal yang akan dilakukan KPK di Papua Barat, yaitu rapat koordinasi dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi dan monitoring dan evaluasi rencana aksi di sektor Sumber Daya Alam.

Selanjutnya, koordinasi dengan Kepolisian Daerah Papua Barat dan dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Papua Barat, salah satunya adalah tentang pengapalan kayu. Terakhir, melakukan proyek percontohan di beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan transparansi keuangan daerah.

"Seluruh kegiatan yang digelar KPK di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan komitmen perbaikan dalam kinerja tata kelola dan sistem pencegahan korupsi di segala sektor," ucap Febri. Ant

BERITA TERKAIT

Cegah Praktek Korupsi - WSKT Wajibkan Kepala Proyek Lapor LHKPN

NERACA Jakarta – Dalam rangaka mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih sesuai dengan prinsip good corporate governance, PT Waskita Karya…

KPK Terima Banyak Laporan Korupsi di Probolinggo

KPK Terima Banyak Laporan Korupsi di Probolinggo   NERACA Kota Probolinggo, Jawa Timur - Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen NERACA Samarinda - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Klaim Fireworks Jadi Pemegang Hak Tagih Tunggal Dinilai Tidak Benar

Klaim Fireworks Jadi Pemegang Hak Tagih Tunggal Dinilai Tidak Benar NERACA Jakarta - Klaim Fireworks Ventures Limited sebagai pemegang tunggal…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…