RI-Malaysia Sampaikan Keberatan Soal Sawit ke UE

NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyampaikan keberatan terkait diskriminasi produk minyak kelapa sawit dan turunannya kepada Uni Eropa (UE) melalui surat yang ditandatangani bersama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, disalin dari Antara, mengatakan surat tersebut telah ditandatangani pada Minggu (7/4/2019).

"Kemarin Presiden sudah menandatangani surat bersama antara Presiden Jokowi dan PM Mahathir tentang keberatan kita mengenai rencana Uni Eropa mem-banned sawit dunia. Mereka tulis bersama, tanda tangan bersama dan dikirim ke UE," jelasnya.

Luhut menuturkan isi surat itu berisi keberatan Indonesia dan Malaysia sebagai negara utama pemasok sawit dunia atas diskriminasi oleh Uni Eropa. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci poin keberatan dalam surat tersebut. "Biar dibaca sana (UE) dulu. Surat itu cukup tegas," tuturnya.

Menurut Luhut, keberatan yang disampaikan Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan sikap yang ditegaskan demi kepentingan petani sawit yang menggantungkan hidup mereka pada industri tersebut. "Itu menyangkut sekitar 20 juta petani langsung dan tidak langsung, jadi pemerintah bersikap," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu menegaskan industri sawit juga merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menekan impor minyak yang membuat neraca transaksi berjalan terganggu.

Minyak kelapa sawit dapat dikonversi menjadi energi berupa bensin, diesel, hingga avtur dengan teknologi yang ada. "Maka itu (sawit) kita perjuangkan karena tak hanya petani, tapi berdampaknya juga kepada rakyat Indonesia karena menyangkut energi yang bisa kita dapat," katanya.

Luhut menambahkan terkait isu lingkungan yang merusak citra sawit, ia meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk bisa lebih memahami kondisi yang ada. Pasalnya, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu menyebut masalah lingkungan juga menjadi prioritas pemerintah. Ia mengambil contoh soal perbaikan lingkungan di sekitar Sungai Citarum yang kini semakin baik demi kebaikan generasi mendatang.

Menurut dia, pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang akan merusak generasi yang akan datang, terlebih mengenai lingkungan. "Itu LSM kita mbok ya nasionalismenya itu dibangkitkan. Itu 20 juta rakyat Indonesia, petani, smallholders itu yang langsung dan tidak langsung terlibat (dalam industri sawit). Nanti lama-lama kita audit juga nih mereka," ujarnya sambil sedikit berseloroh.

Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya negosiasi terkait diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Namun, jika mengalami kebuntuan di mana Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II akhirnya disetujui Parlemen Uni Eropa, pemerintah akan mengajukan gugatan ke European Court demi memperjuangkan nasib minyak kelapa sawit, khususnya petani kecil yang terkena dampak ketentuan tersebut.

"Kita dengan Malaysia betul-betul ingin agar jangan sampai itu dilakukan, tentu ada negosiasi. Tapi kalau ini masih berlanjut kita mungkin pergi ke European Court, mungkin nanti ke WTO," katanya.

Menurut Luhut, proses gugatan di European Court lebih singkat dibanding gugatan ke WTO yang memakan waktu bertahun-tahun, sehingga lebih efektif dilakukan. Opsi lain seperti keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement), menurut Luhut, juga dipertimbangkan dalam rangka melawan tekanan Uni Eropa.

"Opsi keluar dari Paris Agreement, kenapa tidak? Amerika saja bisa, Brasil saja bisa kok. Kenapa kita tidak bisa? Penghasil karbon ini sekarang paling banyak kan hutannya Indonesia, Brasil, sama Kolombia. Kolombia punya hutan juga besar. Jadi semua negara berkembang yang kena," katanya.

Untuk mengantisipasi berkurangnya pasar Uni Eropa, tentu Indonesia akan menyasar pasar lain dan terus menggenjot penggunaan sawit di dalam negeri. "B20, B30, hingga nanti B100 atau green energy itu akan didorong," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…