NERACA

Jakarta - Peneliti dari Australian National University Edward Aspinal mengatakan politik uang yang kerap dilakukan para politisi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dapat mengancam perekonomian suatu negara. "Struktur ekonomi sangat berpotensi terdampak politik transaksional ini," kata Edward di ITS Tower, Jakarta, Senin (8/4).

Sebagai contoh, apabila seorang politisi melakukan politik transaksional pada pemilu dan terpilih, maka mereka memiliki peranan besar dalam menentukan kebijakan ekonomi. Padahal, kata dia, apabila para politisi mengeluarkan uang dalam jumlah besar saat pemilu, maka mereka akan berusaha mengembalikan modal dengan berbagai praktik atau kegiatan setelah terpilih sebagai wakil rakyat.

Hal tersebut pada umumnya bermuara pada praktik korupsi. Tindakan ini dilakukan oleh sejumlah politisi karena melakukan politik transaksional kepada masyarakat saat pemilu. "Dengan kata lain, mereka berusaha balik modal, namun dengan cara yang salah," kata dia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Edward, pada umumnya politik uang lebih banyak menyasar kepada masyarakat kategori ekonomi menengah ke bawah.

Peneliti lembaga studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV) Ward Berenschot mengatakan 'serangan fajar' dengan membagi-bagikan uang menjelang pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu) bakal memberi dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan tidak memengaruhi perekonomian masyarakat kelas bawah. "Ya, meski masyarakat kelas bawah masih tergiur dengan 'serangan fajar', saya pikir itu tidak memengaruhi ekonomi mereka karena hanya terjadi sekali waktu," kata Ward.

Menurut dia, tradisi memberi uang menjelang pemungutan suara atau sering disebut 'serangan fajar' untuk meraup suara, sama sekali tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang sering menjadi sasaran praktik tersebut. Meski demikian, dia mengaku jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, jumlah uang yang diberikan saat 'serangan fajar' pada pemilu tahun ini lebih besar.

"Kalau dahulu mereka (calon pemimpin daerah) memberi uang kepada masing-masing calon pemilih sekitar Rp20.000-Rp50.000 sekarang menjadi sekitar Rp100.000. Selalu ada peningkatan karena ada persaingan antara kandidat," tambahnya. Dia menekankan bahwa politik uang semacam 'serangan fajar' atau praktik politik uang lainnya sebaliknya justru memberikan dampak negatif bagi pembangunan ekonomi.

Menurut dia, politik uang sangat berkaitan dengan korupsi karena kandidat yang telah berhasil menduduki jabatan melalui praktik politik uang tersebut cenderung akan menyalahgunakan anggaran negara yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur ataupun pelayanan publik guna mendapatkan kembali modal yang telah ia keluarkan. Akibatnya, perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik akan terganggu karena banyak pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan individu atau golongan mereka sendiri.