Pengawasan Perbankan dan Perang Dagang Amerika

Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Janganlah lupa bahwa kebijakan bank sentral Amerika Serikat untuk tidak menaikan tingkat suku bunga merupakan salah satu strategi untuk memeenangkan perang dagang. Hasil investigasi Mulller juga merupakan bagian dari perang dagang. Ditariknya pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dan Afghanistan juga merupakan bagian dari perang dagang. Semuanya itu dalam rangka menaikan daya tawar AS dalam menghadapi perang dagang.

Perang dagang antara AS dengan RRT sangat mempengaruhi outlook perekonomian dunia. Imbasnya juga dirasakan dalam perdagangan saham dimana kerap kali harga saham gabungan dibanyak negara mengalami koreksi karena berita tersebut. Ironisnya dalam outlook yang dilakukan CNBC beberapa waktu yang lalu tidak ada satupun perserta yang membahas prospek perang dagang ini dengan outlook perekonomian Indonesia khususnya perbankan. Perang dagang itu bahkan secara politik juga menekan pemerintah RRT untuk menurunkan ambisi penguasaan teknologinya di masa depan.

Pemerintah RRT sudah tidak lagi menyebutkan ambisi tersebut dalam pidato-pidato kenegaraan. Pertumbuhan ekonomi RRT juga terus mengalami koreksi. Sejauhmana kondisi ini akan mempengaruhi sistem pengawasan perbankan di RRT akan menjadi perhatian banyak pihak. Tidak juga mengherankan jika banyak ekonom pemerintah di RRT juga merupakan pendukung Modern Monetary Theory. Masalahnya jika inflasi tidak terkendali dan terjadi uncovered interest rate parity maka sejauh mana sistem perbankan di RRT dapat dipertahakankan menjadi pertanyaan yang sangat serius.

Penggunaan reserve requirement dalam kebijakan moneter akan memberikan dampak yang sangat besar bagi penambahan uang beredar di RRT yang pada gilirannya akan menyebabkan depresiasi mata uang. Tingginya saving rate di RRT juga menuntut pengawasan perbankan yang semakin serius jika perang dagang terus berlanjut. Karena tujuan utama dari pengawasan perbankan adalah untuk menjamin saving rate yang tinggi.

Negara yang memiliki saving rate yang rendah umumnya memiliki pengawasan perbankan yang secara relatif juga lemah. Upaya RRT untuk melakukan lokalisasi produk-produk teknologi tinggi pada tahun 2025 diperkirakan akan melemahkan pengawasan perbankan. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan mekanisme pasar yang murni upaya tersebut akan sulit terealisasikan. Untuk itu diperlukan intervensi pasar misalnya melalui subsidi. Subsidi itu dipastikan menggunakan dana investasi yang didukung negara. Sumber utamanya tidak lain adalah tabungan dari system perbankan. Di sinilah potensi krisis akan terbuka.

Sejauhmana tidak terjadi mismacth antara penggunaan jangka pendek dan sumber dananya. Sejauhmana perbankan tidak terlibat ketika ambisi tahun 2025 menjadi tidak terkontrol sulit tidak akan terjadi. Dengan semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi RRT maka rasio hutang terhadap produk domestic bruto dipastikan akan terus meningkat. Menurut paham Modern Monetary Theory hal ini bukanlah ancaman, masalahnya secara model Mundell Fleming kebijakan fiscal model RRT ini terbukti tidak akan efektif untuk meningkatkan produk domestik bruto sementara kebijakan reserve requirement lebih efektif.

Ancaman paling nyata adalah fakta umum yang kerap terjadi dimana negara yang menggunakan susbsidi untuk industrinya dipastikan akan memiliki industri yang juga tidak efisien. Industri yang tidak efisien ini akan kalah bersaing dan implikasinya sangat serius karena bank pemerintah yang ikut membiayai industri ini akan terkena dampak negatifnya. Masih ingat dalam ingatan ketika pemerintah Orde baru di Indonesia membiayai subsidi kepada sektor industri yang berujung kepada krisis perbankan tahun 1998 yang lalu yang diikuti oleh mundurnya Suharto sebagai presiden.

Kondisi ini dapat terjadi pula di RRT. JIka terjadi perubahan politik di RRT maka dipastikan juga akan terjadi krisis perbankan. Bahkan cara RRT membesarkan perusahaan swasta seperti Huawei juga akan memberikan risiko bagi perbankan karena perusahaan milik negara yang menjadi pelanggan perusahaan swasta RRT pada galibnya mendapatkan subsidi dari negara. Berdasarkan sejarah, RRT sebetulnya sudah gagal dalam memproduksi semiconductor karena teralalu mahal sehingga gagal mencapai biaya marjinal.

Untuk itu RRT memperluas produksinya keluar dari semiconductor yaitu mesin Rolls-Royce. Masalah strategi substitusi impor seperti ini juga akan menjadi biaya bagi ekspor RRT. Sejauhmana system fiscal dan perbankan di RRT mampu membiayai proses ekonomi yang mahal ini dipastikan akan melemahkan system pengawasan perbankan. Pengawasan perbankan yang sekuat apapun tidak akan mampu menghentikan ambisi strategi substitusi impor ini.

Dengan demikian, maka RRT di masa depan akan berkurang ekspornya dan meningkat impornya. Sistem pengawasan perbankan harus mengantisipasi hal tersebut. Perbankan yang selam ini menyokong pembiayaan ekspor akan kehilangan pendapatannya sementara perbankan yang berorientasi impor akan bertambah pendapatannya (dengan asumsi industri subtitusi impor dapat terus berjalan). Yang juga perlu dicamkan adalah kondisi saat ini RRT yang sudah berada pada kondisi yang tidak seimbang karena dengan tingkat investasi terhadap produk domestik bruto yang 45 persen, saat ini jika diinterpolasikan dengan menurunnya neraca berjalan akibat substitusi impor maka perekonomian RRT jelas seperti kereta api yang berlari dengan cepat namun keluar dari relnya.

Tampaknya pengawasan perbankan di RRT belum memahami ancaman ini yang sebetulnya dapat terjadi tanpa perang dagang sekalipun. Perang dagang dipastikan akan mempercepat dan memperkeruh ancaman instabilitas terhadap sektor perbankan di RRT yang memang sedang menunggu waktunya untuk mengalami krisis besar! Negara macam Indonesia yang masih berkutat dengan bisnis fosil seperti minyak dan batubara akan kehilangan fleksibiltasnya jika krisis besar di RRT terjadi akibat perang dagang. Harga minyak dan batubara dipastikan akan terkoreksi habis-habisan, konsekuensinya pengawasan perbankan tidak dapat dilakukan seperti biasanya.

BERITA TERKAIT

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

Saham Alfa Energi Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta – Lantaran telah terjadi aktivitas saham di luar kebiasaan, perdagangan saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) masuk…

PWI Jabar Santuni Anak Yatim dan Fakir Sepuluh Kota dan Kabupaten

PWI Jabar Santuni Anak Yatim dan Fakir Sepuluh Kota dan Kabupaten NERACA Sukabumi - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Rekonsiliasi Nasional?

  Oleh : Lutfi Safrudin, Pengamat Sosial Politik Hari pemungutan Suara telah dilewati dengan berbagai berita, hal tersebut menandakan bahwa…

Maraknya Penjualan Data Pribadi, Bagaimana Peran UU Keterbukaan Informasi Publik?

Oleh: Adam Qodar, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Penjualan informasi data pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab meresahkan…

"Capital Flight" Berlanjut Karena Belum Ada Perbaikan Signifikan

Oleh: Djony Edward Kabar buruk perang dagang AS-China dan defisit transaksi perdagangan telah membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah…