Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Di era digital saat ini, akses informasi begitu mudah dan cepat didapat seketika itu juga. Namun ironisnya, di tengah mudahnya beragam informasi yang beredar, banyak pula informasi yang tidak sesuai akan kebenarannya sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat yang gemar menerima informasi secara mentah-mentah tanpa berpikir untuk cek dan ricek kembali validitasnya. Bila sudah demikian, opini masyarakat bisa digiring untuk kepentingan golongan tertentu. Kondisi inilah yang terasa jelang hari pencoblosan Pilpres dan Pemilu 17 April 2019.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat terus meningkat. Di bulan Agustus 2018 hanya 25 informasi hoaks yang diidentifikasi,  meningkat menjadi 27 hoak pada September 2018. Selanjutnya di Oktober dan November 2018 meningkat menjadi masing-masing 53 dan 63 hoaks, serta di Desember 2018 jumlah info hoaks mencapai 75 konten.

Tren peningkatan jumlah konten hoaks sangat signifikan terus terjadi. Sebanyak 175 konten hoaks pada Januari 2019 berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kementerian Kominfo. Kemudian di Februari 2019 meningkat dua kali lipat menjadi 353 konten hoaks, dan Maret 2019 mencapai 453 konten hoaks. Dari jumlah 453 hoaks itu diidentifikasi selain terkait isu politik, juga menyasar isu kesehatan, pemerintahan, fitnah terhadap individu tertentu, terkait kejahatan, isu agama, internasional, mengarah ke penipuan dan perdagangan serta isu pendidikan.

Menurut data Kominfo, rincian dari 453 hoaks tersebut mencakup 130  hoaks politik. Sehingga total hoaks politik yang diidentifikasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo menjadi 311 hoaks. Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Begitu masifnya tren pertumbuhan hoaks, masyarakat perlu cerdas menyaring infonya. Karena hal ini berpotensi akan mengancam persaudaraan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sejak dini masyarakat perlu sadar informasi yang diperoleh dari media sosial tidak mudah untuk disebarkan tanpa diverifikasi terlebih dulu.

Sebaliknya, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyadarkan akan bahaya penyebaran hoaks tersebut. Pasalnya, datangnya berita hoaks tidak hanya dialami masyarakat kelas kecil saja dan bahkan masyarakat mapan dan berpendidikan tinggipun akan mudah terpengaruh berita hoaks karena yang membikin mempunyai keahlian membuat berita bohong yang cukup menyakinkan. Disamping itu, serangan berita hoaks tentu saja akan merugikan orang lain, khususnya mereka yang mempunyai kepentingan politik sehingga menimbulkan fitnah dan membunuh karakter seseorang.

Karena itu, korban tidak hanya menjadi target dari serangan berita hoaks, tetapi mereka yang ikut mengkonsumsi berita hoaks. Selanjutnya di era pesta demokrasi saat ini, dampak penyebaran beri hoax akan mendorong masyarakat pemilih menjadi khawatir dan apatis, sehingga menurunkan partisipasi politik dalam Pemilu 2019. Waspadalah!