KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

NERACA

Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Koordinator Wilayah VII KPK Adlinsyah Malik Nasution, mengatakan, tim KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara langsung datang ke daerah itu untuk memantau kinerja pemerintah setempat dan jajarannya dalam meningkatkan fungsi pencegahan korupsi.

"Kami datang ke Sulbar untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi di lingkup Pemprov Sulbar," kata Adlinsyah kepada wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa petang (19/3).

Ia mengatakan, tim KPK fungsi Koordinasi dan Supervisi sudah berada di Sulbar sejak Minggu (17/3) hingga Kamis (21)3) untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi di daerah itu.

Penindakan korupsi yang dilakukan KPK pada pemerintah daerah menurutnya, perlu dijadikan momentum perbaikan sistem dan pengendalian internal pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulbar."Segala bentuk kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar perlu dijalankan dengan patuh seluruh aparat pemerintah sipil daerah. Upaya pembenahan dan pengendalian internal harus rutin dilakukan," terang dia.

"Oleh sebab itu KPK secara langsung datang ke Sulbar untuk memantau kinerja pemerintah provinsi dan jajarannya dalam meningkatkan fungsi pencegahan korupsi," jelas Adlinsyah.

Pencegahan korupsi itu tambah dia, bertujuan mengevaluasi dan monitoring delapan sektor pemerintahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa, pengelolaan barang milik daerah dan manajemen APIP.

"Kapatuhan lainnya adalah pelaporan harta kekayaan milik pejabat negara dan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002," papar dia.

Tim KPK juga kata dia, berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang berada di daerah itu, diantaranya Polda, BPK Perwakilan Sulbar, Ombudsmdan setempat dan Badan Pertahanan Nasional perwakilan Sulbar.

"Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan fungsi monitoring evaluasi pada Pemerintah Provinsi Sulbar. Agenda KPK selanjutnya adalah rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi bersama Gubernur Sulbar dan para bupati," jelas Adlinsyah. Ant