Wagub Sumsel Pertanyakan Ketepatan Sasaran Dana Desa

NERACA

Palembang - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Wagub Sumsel) Mawardi Yahya mempertanyakan ketepatan sasaran penyaluran dana desa karena setelah disalurkan selama empat tahun dari tahun 2015-2018 tak mampu menurunkan angka kemiskinan.

Mawardi menyatakan hal tersebut dalam diskusi panel Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi, dan Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Anis Saggaf.

“Pertanyaan saya, mengapa sudah ada desa justru kemiskinan di Sumsel masih dua digit (12,80 persen), meski harus diakui juga pertumbuhan ekonomi Sumsel di atas rata-rata nasional,” kata dia, dikutip dari Antara, kemarin. 

Terkait pertanyaan Wagub ini, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan tingginya angka kemiskinan itu juga harus dianalisa secara mendalam mengenai banyak indikatornya. Jika data itu bersumber dari BPS, maka patut disikapi secara mendalam apakah sudah diatasi persoalan kemiskinan tersebut.”Kita harus carikan obatnya, jika obatnya sudah dilakukan dari program dana desa, ya artinya perlu proses, karena untuk mengatasinya tidak bisa langsung,” kata dia.

Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel terdapat tiga kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi di Sumsel yakni Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Lahat.

Pemerintah Provinsi Sumsel menilai, kejadian yang menimpa tiga kabupaten ini cukup miris karena merupakan daerah penghasil migas, sementara untuk kabupaten yang sebagian besar mengandalkan pertanian justru dapat menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, melalui program pengentasan kemiskinan, Pemprov Sumsel lebih fokus pada pengembangan sektor pertanian dengan menargetkan angka kemiskinan di Sumsel menurun hingga 9,91 persen pada 2019 dan 9,20 persen pada 2023.

Dana desa di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp2,6 triliun atau naik Rp300 Miliar dari tahun 2018. Pada tahun 2015, dana desa Sumsel sebesar Rp775 miliar, tahun 2016 sebesar Rp1,7 triliun, tahun 2017 sebesar Rp2,2 triliun, tahun 2018 sebesar 2018 Rp2,3 triliun. Ant