YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin

YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin

NERACA

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut bersuara terkait dengan mahalnya tiket pesawat domestik. Diketahui, harga tiket pesawat belum juga mengalami penurunan sejak akhir tahun lalu.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menuding adanya permainan kartel yang berupaya menaikan harga tiket pesawat. Maskapai dilibatkan untuk melakukan kesepakatan untuk menaikan harga tiket domestik.

Kendati demikian pihaknya menunggu penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel tarif tiket tersebut."Apakah kita tekan terus agar tarif pesawat turun semurah mungkin. Jadi tunggu saja hasil penyelidikan KPPU terkait dugaan kartel tarif," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (20/3). 

Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyebut, banyak ratusan penerbangan tertunda akibat mahalnya tiket pesawat. Rata-rata penerbangan yang tertunda penerbangan adalah penerbangan domestik. Akibat batalnya sejumlah penerbangan tersebut, berpengaruh buruk pada jumlah kunjungan wisatawan domestik.

Selain itu, Menteri Arief juga mengaku dikeluhkan oleh pemerintah daerah seperti Banyuwangi dan Aceh mengeluhkan harga tiket pesawat untuk rute ke daerahnya tak seperti biasanya.

"Tiket kalau di domestik terpengaruh, internasional tidak pengaruh. Kilometer yang dari internasional lebih murah. Disindir juga dari Bupati Banyuwangi, return tiket dari Banyuwangi-KL Rp 500.000," pungkasnya. Mohar/Iwan

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…