Kebijakan Pemerintah dan BI untuk Mengejar Target Devisa Pariwisata

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa parawisata pada 2019 dengan enam langkah strategis sesuai hasil rapat koordinasi yang diputuskan di Jakata, Senin (18/3). Usai rapat itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa langkah strategis pertama adalah percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur penopang pariwisata, seperti bandara baru internasional di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, (New Yogyakarta International Airport/NYIA).

"Bandara internasional baru di Yogyakarta yang segera beroperasi. Targetnya, bandara tersebut bisa melayani wisatawan mancanegara pada April 2019 dan untuk seluruh penerbangan pada Oktober 2019," kata Perry. Selain bandara baru di Yogyakarta, proyek infrastruktur lain adalah landasan atau "runway" 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, dan penyelesaian pengembangan Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, Bali, untuk memudahkan akses wisatawan mancanegara.

Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada dapat mencapai 20 juta kunjungan wisman dan dapat menambah devisa 17,6 miliar dolar AS pada 2019. Selanjutnya, ujar Perry, langkah strategis kedua adalah meningkatkan pengembangan atraksi wisata, yang mengedepankan potensi daerah. Selain itu, peningkatan kualitas pariwisata juga akan ditingkatkan di daerah-daerah perbatasan.

"Pengembangan pariwisata di daerah perbatasan (cross-border tourism) melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik," ujarnya. Langkah strategis ketiga adalah pemerintah dan BI akan meningkatkan kualitas amenitas atau kenyamanan tinggal wisatawan dengan beberapa program seperti penyelenggaran Idnonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, kemudian peningkatan daya tarik wisatawan.

Pemerintah juga mengupayakan percepatan pembebasan lahan agar dapat lebih mudah menyediakan tingkat amenitas atau kenyamanan yang baik, seperti yang akan dilakukan di sekitar Danau Toba dan Candi Borobudur. "Pada langkah keempat, kami akan memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara, antara lain melalui promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di destinasi wisata," ujar dia.

Pemerintah dan BI juga menyoroti masalah pendanaan untuk pengembangan usaha pariwisata. Di program strategis kelima, pemerintah dan BI akan meningkatkan investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata. Langkah untuk memudahkan pembiayaan ini, antara lain, adanya petunjuk teknis (juknis) untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata dan penyusunan kajian terkait insentif dan model pembiayaan destinasi wisata. Di program terakhir, pemerintah dan BI akan menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan dan forum membentuk Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah. 

Dalam kesempatan sebelumnya, Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan pihaknya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata karena dinilai mampu menghasilkan devisa relatif cepat dibanding sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan Indonesia. “Kita tidak bisa bergantung pada sumber daya alam. Kita harus cari sumber ekonomi baru,” katanya. Menurut dia, pariwisata bisa menjadi andalan untuk mendapat pendapatan secara cepat. Berbagai upaya disiapkan pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata, di antaranya dengan menyiapkan "10 New Bali".

Upaya lain, lanjut dia, dengan mendorong digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Ada potensi sekitar 60 juta UMKM yang bisa diperkenalkan ke 'e-commerce'," katanya. Ekonomi digital melalui "e-commerce", kata dia, juga membutuhkan dukungan infrastruktur digital. "Memang tidak mudah mengubah budaya menjadi menuju 'e-commerce'," katanya.

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…