NERACA

Bali - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan dalam dua tahun terakhir sejumlah pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Tanah Air berhasil menghemat anggaran hingga total mencapai sekitar Rp110 triliun. "Dalam dua tahun terakhir, efisiensi anggaran dilaksanakan secara masif oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, terutama di sektor program dan kegiatan-kegiatan," kata Syafruddin disela-sela acara "2019 International Reform Symposium and Regional Workshop" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (14/3).

Menurut dia, dengan adanya kesadaran dari pemerintah daerah sendiri, ditambah asistensi dari Kemenpan-RB dan tim, maka banyak program pemerintah daerah yang hampir mirip, tumpang tindih, bahkan dobel telah dipangkas sedemikian rupa, sehingga anggaran yang diefisiensi dalam dua tahun (2017 dan 2018) mencapai sekitar Rp110 triliun.

Syafruddin mencontohkan Pemprov Jawa Tengah yang cukup signifikan memangkas atau mengefisienkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Di Pemprov Jawa Tengah, jumlah kegiatannya yang biasanya dalam setahun mencapai 4.000 lebih, telah diefisienkan tinggal 880 kegiatan. Dari hasil penghematan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk program-program pro rakyat dan membangun infrastruktur.

Pihaknya sangat berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk tahun ini bisa lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait dengan pelaksanaan simposium tersebut, Syafruddin mengatakan akan membagikan ilmu mengenai SAKIP atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memang sudah diakui dunia.

Indonesia, kata Menpan, mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. "Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7 persen dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori 'baik' telah melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus pada outcome pembangunan daerah dan nasional," ujarnya.