NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam menghadapi dunia persaingan dewasa ini, Indonesia membutuhkan sistem birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien dengan didukung teknologi yang baik. “Semua membutuhkan perubahan yang mendalam dalam sistem kita," kata Wapres saat menyampaikan sambutan dalam acara "2019 International Reform Symposium and Regional Workshop" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, yang dikutip Antara, kemarin.

Demikian juga kaitannya pada negara yang demokratis, lanjut Jusuf Kalla, maka keinginan masyarakat akan lebih banyak dan harus dikerjakan dengan sistem yang lebih cepat dan lebih efisien. "Kalau zaman dulu apa yang dikatakan pejabat adalah kebenaran, kalau sekarang kebenaran ada di tangan rakyat dan itu membutuhkan perubahan sistem," ucapnya.

Jusuf Kalla melihat sistem birokrasi di Tanah Air masih banyak mengalami kekurangan yang harus diperbaiki seperti halnya masih banyak keterlambatan, aparat yang korupsi, hingga ketidakpedulian terhadap kebutuhan rakyat. Dengan adanya simposium bertema "Reformasi Administrasi Publik dan Pembangunan Nasional di Indonesia, Korea, dan Asia Tenggara " itu, dia berharap para peserta dari berbagai negara tersebut dapat belajar satu sama lain, terutama belajar dari sistem yang terbaik untuk menghindari terjadinya kegagalan.

"Apabila daerah masih melakukan sistem yang lambat, berbiaya mahal, maka bisnis pun akan meninggalkan daerah itu. Apabila suatu negara yang lamban dan korup, maka investasi akan keluar," ujar orang nomor dua di Indonesia itu. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan lewat simposium tersebut diharapkan menjadi semacam etalase dan dimensi baru dari praktik tata kelola pemerintahan yang terbaik, khususnya di Asia Tenggara.

Simposium yang berlangsung selama dua hari (14-15 Maret) akan menghadirkan 65 pembicara dan narasumber dari 11 negara dengan jumlah peserta sekitar 1.000 orang yang berasal dari unsur akademisi dan praktis pemerintahan. "Kita akan menawarkan praktik tata kelola pemerintahan yang terbaik dalam simposium ini," ucapnya. Apalagi, menurut Syafruddin, ribuan inovasi di Tanah Air telah dirancang secara "bottom up" setiap tahunnya, ditambah dengan 14 mal pelayanan publik yang telah didirikan di berbagai daerah hingga penguatan sistem pengawasan terpadu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Syafruddin mengklaim bahwa Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi yang sudah berjalan dua dasawarsa dan mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang nyata. Maka dari itu, kata dia, Kemenpan - RB ingin menunjukan kepada dunia internasional dan masyarakat hasil reformasi birokrasi tersebut, dengan mengadakan "Internasional Reform Policy Symposium and Regional Workshop"

“Melalui simposium ini, kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," kata Syafruddin,

Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. Masyarakat mulai merasakan birokrasi yang makin efisien, efektif, profesional dan makin cepat terlayani. "Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment," tambahnya. Hal ini akan membuat masyarakat puas dengan kebijakan pelayanan publik, yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Jika publik puas, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik.