Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya

Meskipun pencapaian ekonomi bangsa ini terbilang baik di tengah situasi global yang masih tidak menentu, perlunya memperbaiki kondisi internal yang idealnya memang harus dilakukan. Parahnya, bangsa ini cenderung responsif ketika menghadapi pergolakan ekonomi global terjadi bukan berprinsip pada tindakan yang bersifat antisipasi. Kecenderungan ini membuat program atau inisiatif pemerintah lebih menonjol bersifat jangka pendek dan melupakan program jangka panjang. Tengok saja nilai tukar rupiah yang begitu fluktuatif menjadi pertanda buruknya antisipasi ekonomi nasional terhadap turbulensi akibat perubahan ekonomi global. Situasi tersebut selalu berulang dari waktu ke waktu dan seakan tidak ada perubahan.

Pemerintah Indonesia belakangan selalu percaya diri bahwa ekonomi nasional lebih tahan guncangan. Faktanya, Indonesia selalu bertindak responsif dengan menaikkan suku bunga agar dana yang telah masuk tetap pada tempatnya. Padahal instrumen kebijakan tersebut hanya bersifat sementara untuk menarik investor dengan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi sebagai konsekuensi menginginkan dana investor tetap di Indonesia. Padahal peningkatan suku bunga ini akan berimplikasi kepada biaya permodalan yang lebih tinggi. Tidak mengherankan Indonesia selalu dikaitkan dengan negara berbiaya tinggi karena implikasi dari biaya modal yang tinggi. Karena hal tersebut, Indonesia sebagai negara tujuan investasi tidak lagi kompeitif.

Biaya tinggi lainnya yang juga timbul di Indonesia disebabkan oleh logistik yang tidak efektif dan efisien. Data World Bank menunjukkan bahwa situasi logistik di Indonesia masih berada di peringkat 63 dari 160 negara yang terdaftar. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia hanya menempati peringkat empat dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut KPPIP, lebih dari 70% biaya logistik hilang untuk membiayai transportasi. Hal tersebut mengindikasikan situasi infrastruktur dan transportasi di Indonesia yang masih belum mendukung dan perlu adanya perbaikan. Selain itu, masih banyaknya pungutan-pungutan liar yang terjadi menjadi cerminan terdekat kurangnya perhatian pemerintah terhadap daya saing logistik di Indonesia.

Problematika yang terjadi di Indonesia sejatinya bukanlah masalah baru bagi bangsa ini, selalu berulang dan terus berulang. Situasi yang terjadi mungkin dekat istilahnya dengan pemadam kebakaran dimana ketika ada masalah baru ditangani. Pandangan tersebut harus segera diubah. Jika tidak, sampai kapanpun Indonesia tidak akan mampu bertransformasi menjadi negara maju. Pandangan pemikiran saat ini sudah lebih diarahkan pada tindakan antisipatif ketimbang rehabilitatif. Jika menggunakan perspektif biaya pada dasarnya upaya bersifat rehabilitasi jauh lebih mahal dibandingkan dengan antisipatif. Selain biaya, waktu juga menjadi pembeda dari kedua tindakan tersebut.

Banyaknya masalah di Indonesia sebetulnya menjadi refleksi bahwa utilisasi bangsa ini masih tergolong rendah, dengan sedikit upaya perbaikan akan mampu memberikan hasil yang signifikan. Dibandingkan negara-negara maju, masalah di Indoensia seharusnya lebih mudah terselesaikan karena dapat berkaca dari pengalaman negara-negara maju yang pernah di posisi serupa. Problem lainnya saat ini adalah kemauan pemimpin untuk melihat dan menuntaskan masalah. Kontestasi politik yang masuk tahap akhir diharapkan mampu muncul pemimpin yang memiliki kemauan untuk menuntaskan masalah dan juga memiliki pandangan inovatif dalam penyelesaian masalah.