Menkeu: Ekonomi RI Tembus 5 Besar pada 2045

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia bisa menembus 5 besar pada 2045. Indonesia pun berpeluang menjadi negara berpenghasilan tinggi. Karena pada usia Indonesia yang ke-100, penduduk negeri ini diperkirakan mencapai 319 juta orang, diantaranya sekitar 47% dari populasi tersebut berusia produktif.

NERACA

"Size dari ekonomi kita (Indonesia) mungkin sudah menembus 5 besar dunia. Kita (saat ini) sudah masuk G20 dan ada di posisi 15. Kita sudah masuk income per kapita yang insya allah termasuk tinggi," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (12/3).

Dengan modal tersebut, menurut Menkeu, Indonesia berpeluang untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Namun, Indonesia dinilai masih harus meningkatkan kualitas institusi, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk mencapai target tersebut. "Saya lama bekerja di Bank Dunia, saya perhatikan negara-negara yang maju itu pasti memiliki tiga aspek ini yang paling penting, yakni institusi, human capital dan juga infrastruktur," ujarnya.

Dia memaparkan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, institusi pemerintah harus menawarkan birokrasi yang efisien dan kompeten. Kualitas SDM juga menjadi penting guna meningkatkan daya saing. "Infrastruktur juga adalah salah satu persyaratan. Negara yang memiliki infrastruktur baik itu punya kans untuk maju menjadi negara dengan berpenghasilan tinggi," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Berdasarkan data Bank Dunia pada 2017, Indonesia masih masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. Pada 2017, pendapatan nasional per kapita Indonesia tercatat sebesar US$3.540.

Adapun Bank Dunia membagi negara-negara di dunia dalam empat kelompok pendapatan, yakni kelompok negara berpendapatan rendah dengan pendapatan nasional per kapita per tahun sebesar US$995 ke bawah, negara berpendapatan menengah ke bawah di kisaran US$996-3.895, negara berpendapatan menengah ke atas US$3.896-12.055, dan negara pendapatan tinggi atau maju yakni di atas US$12.056.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pendapatan per kapita Indonesia pada 2018 mencapai US$3.927, naik 1,3% dari tahun sebelumnya US$3.876,3. Dalam nominal rupiah kenaikannya lebih tinggi, yakni mencapai 7,89% dari Rp51,9 juta menjadi Rp56 juta.

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk satu negara dalam satu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. BPS menghitung pendapatan per kapita dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia.

Menurut ekonom Indef Faisal Basri, Kenaikan pendapatan per kapita pun menjadi kabar gembira. Pasalnya, angka ini biasanya digunakan untuk mengukur tolak ukur kesejahteraan suatu negara.

Berdasarkan kategori bank dunia, Indonesia pada 2017 masuk ke dalam kelompok negara menengah atas. Lantas apakah Indonesia berhasil naik ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas?

Adapun PDB merupakan seluruh pendapatan masyarakat, perusahaan dan pemerintah selama periode tertentu di Indonesia, termasuk di dalamnya pendapatan warga asing. Sementara PNB tak menghitung pendapatan warga negara asing di Indonesia, tetapi memasukkan pendapatan warga negara Indonesia yang bekerja di Indonesia.

Saat ini, menurut Faisal, pendapatan warga asing yang berkiprah di Indonesia masih jauh lebih tinggi dari warga negara Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Untuk itu, menurut dia, PDB Indonesia sudah tentu lebih besar dari PNB. "Jadi, kita harus bersabar untuk naik kelas (kelompok menengah ke atas). GNI per kapita Indonesia belum US$3.896," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan data pendapatan per kapita yang digunakan bank dunia berbeda dengan data yang dirilis BPS. Kendati demikian, Bambang tak menyebut berapa besaran PNB per kapita Indonesia tahun lalu yang digunakan Bank Dunia sebagai dasar perhitungan pengkategorian negara.

"Untuk kepastian status upper middle income (kelas menengah atas) lebih baik menunggu data dari bank dunia yang berbasis GNI per capita, bukan GDP per capita," jelas dia.

Kendati demikian, menurut Bambang, kenaikan pendapatan per kapita pada tahun lalu memperlihatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dengan angka kelas menengah yang semakin besar, serta kemiskinan dan ketimpangan yang menurun.

Bambang sebelumnya memperkirakan Indonesia baru bisa naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah atas pada 2020 mendatang. Sementara untuk menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi, menurut perhitungan Bambang, membutuhkan waktu paling cepat sekitar 19 tahun lagi.

"Yang penting keluar dulu dari lower middle income trap, sedangkan keluar dari midle income trap menjadi high income paling cepat 2038. Itu dengan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,1 persen," jelas dia.

Masih Jauh

Pengamat ekonomi UI Fithra Faisal Hastiadi menilai Indonesia masih jauh panggang dari api untuk menjadi negara maju meski pendapatan per kapitanya perlahan meningkat. "Masih jauh sekali untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) sendiri," imbuhnya.

Menurut dia, guna menjadi negara berpendapatan tinggi sesuai target pemerintah, pertumbuhan per kapita Indonesia setidaknya harus mencapai 5-6 persen. Jika dikonversi dalam angka pertumbuhan ekonomi, Fithra mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berada di level 6-7 persen.

Sementara rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia masih berada di rentang 3,7-3,9 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5 persen. “Jadi ada selisih satu persen antara pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi,," ujarnya.

Fithra menilai pemerintah perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi guna memastikan bonus demografi yang bakal dimulai tahun depan, tak berakhir sebagai bencana. Dalam periode ini, penduduk dengan usia produktif usia 15-64 tahun lebih banyak ketimbang usia tua.

Bappenas sebelumnya memprediksi puncak bonus demografi akan terjadi tahun depan dan berlangsung hingga 2045. Tahun 2030, angkatan usia produktif diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 persen dari total populasi Indonesia. Sedangkan, angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9 persen.

Dengan pertimbangan tersebut, Indonesia sebenarnya tidak memiliki banyak waktu dalam memanfaatkan bonus demografi. Fithra mencontohkan Jepang dan China yang berhasil memanfaatkan bonus demografinya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga ke posisi 9-14 persen. "Indonesia yang sudah masuk dalam periode bonus demografi seharusnya mampu tumbuh di atas 5 persen," ujarnya.

Untuk itu, Fithra mengungkapkan ada tiga hal yang harus dibenahi agar Indonesia bisa naik kelas menjadi negara pendapatan tinggi. Antara lain pertama, meningkatkan inovasi dengan gencar membangun pusat riset dan pengembangan. Menurutnya, proporsi anggaran riset dan pengembangan Indonesia masih rendah yaitu sekitar 0,2-05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proporsi tersebut merupakan salah satu yang terburuk di Asia Tenggara bahkan dunia. Padahal lewat riset, kata Fithra, Indonesia bisa mengembangkan potensi bangsa dari berbagai aspek.

Kedua, pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA). Ia mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir investor masih wait and see (melihat dan memperhatikan) investasinya di Indonesia lantaran mempertimbangkan faktor fundamental ekonomi terutama dari sisi defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). Sebagai catatan, sepanjang tahun lalu investasi asing anjlok 8,8 persen dari Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Jabatan Plt Dirut BJB Dinilai Berdampak Besar

Jabatan Plt Dirut BJB Dinilai Berdampak Besar NERACA Jakarta - Sejak diberhentikannya Ahmad Irfan dari posisi Direktur Utama Bank BJB…

Strategi Ekonomi RI

Ketika fluktuasi ekonomi Indonesia mengikuti harga komoditas saat booming pada 2003‐2008, lalu menukik ke bawah setelah 2011  bersamaan dengan perlambatan…

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Manajemen Harus Dievaluasi - Buntut dari OTT, Saham Kratau Steel Ikut Menyusut

NERACA Jakarta -  Di tengah kerja keras PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) untuk keluar dari kerugian yang tinggal menuai hasil…

PERTANYAKAN KEBIJAKAN IMPOR BAWANG PUTIH - KPPU Panggil Kemendag dan Kementan

Jakarta-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait kebijakan yang diberikan kepada Perum…

Kredit Bermasalah UMKM Mencapai 3,79% di Januari 2019

NERACA Jakarta-Bank Indonesia mengungkapkan besaran kredit bermasalah (NPL) untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada awal 2019 mengalami…