NERACA

Jakarta – Sepuluh sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan pada 2019. Kesepuluh sektor tersebut didominasi oleh komoditas seperti CPO (minyak kelapa sawit), kakao, kopi, karet, batu bara, dan juga sektor lainnya seperti ikan dan hasil laut, kayu dan furnitur, tekstil dan produk tekstil, kertas dan pulp dan nikel.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, sepuluh sektor unggulan ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan nilai neraca perdagangan Indonesia karena berperan dalam lebih dari 30% kontribusi kepada seluruh ekspor. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memerhatikan komposisi sektor ekspor unggulan ini.

Sebagian dari komoditas ekspor ini adalah komoditas agrikultur ekstraktif yang relatif memiliki karakteristik harga yang cukup volatil. Kakao dan kopi terutama, cukup rentan terhadap adanya perubahan cuaca drastis. Hal ini dapat memicu terjadinya gagal panen terhadap komoditas ini dan pada akhirnya yang nantinya dapat mengancam hilangnya potensi ekspor.

Selain itu, CPO dan batu bara juga menghadapi permasalahannya masing-masing. Komoditas kelapa sawit saat ini sedang mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar Uni Eropa mengingat destinasi ekspor ini mempermasalahkan keberlanjutan (sustainability) dari industri CPO Indonesia terhadap dampak lingkungannya. Selain itu, pasar utama batu bara seperti China sudah mulai menggeser penggunaan energinya menjadi energi terbarukan dari yang sebelumnya banyak menggunakan batu bara.

“Menanggapi hal ini, pemerintah perlu mendorong kebijakan pro ekspor kepada industri-industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi agar mampu berdaya saing di tingkat internasional dan selanjutnya dapat menambah kontribusi di neraca perdagangan Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk itu,” jelas Ilman.

Ekspor di sektor perikanan, lanjutnya, walaupun sudah termasuk sektor unggulan ekspor, sepatutnya dapat didorong untuk meningkatkan kontribusinya dengan lebih fokus pada ekspor ikan budidaya yang bernilai jual tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong penambahan luas area budidaya dan meningkatkan variasi jenis budidaya selain komoditas udang.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang ditargetkan dapat memudahkan mobilitas logistik barang yang akan diekspor dapat membantu mengurangi biaya produksi. Tipe kebijakan ini dapat membantu meningkatkan ekspor terutama untuk ekspor di sektor otomotif dan mesin kendaraan. Terakhir, pemerintah perlu memberikan insentif bagi sektor logam mulia dan perhiasan agar dapat mendorong ekspor. Satu contoh capaian pemerintah yang patut dilanjutkan adalah tercapainya kesepakatan IA-CEPA antara Indonesia dan Australia yang mendukung adanya peluang ekspansi pasar sektor tersebut ke Australia dari yang sebelumnya fokus di Singapura.

“Selain itu, ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar ekspor dominan, seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya perlu digeser dengan membuka pasar-pasar baru. Pasar Afrika, dalam hal ini, menjadi pasar potensial untuk dilirik sebagai tujuan ekspor. Saat ini, nilai perdagangan di negara-negara di Afrika masih didominasi oleh China dan negara Uni Eropa. Namun, adanya peningkatan jumlah penduduk kelas menengah di Afrika dapat mendorong tumbuhnya permintaan yang selanjutnya dapat diisi oleh produk asal Indonesia,” ungkap Ilman.

Pada akhir tahun lalu, CIPS menilai, pemerintah perlu mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia untuk menghadapi defisit neraca perdagangan.  Neraca perdagangan di November 2018 mengalami defisit sebesar USD 2,047 milliar dan merupakan performa perdagangan terendah sejak Januari 2014.

Ilman menjelaskan, dalam kasus Indonesia, neraca defisit perdagangan didominasi oleh ekspor yang masih didominasi komoditas alam. Komoditas seperti minyak sawit dan batu bara yang masih mendominasi komponen ekspor Indonesia saat ini mengalami penurunan harga pasar. Penurunan harga pasar berakibat pada rendahnya nilai ekspor dan meningkatnya defisit neraca perdagangan. Selain itu, impor juga tidak mengalami pengurangan yang signifikan setelah beberapa regulasi yang telah dirilis pemerintah, diantaranya adalah B20 dan penahanan impor barang konsumsi.

Yang penting diketahui bersama adalah defisit neraca perdagangan merupakan fenomena yang sebenarnya lumrah terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena negara-negara tersebut perlu modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan modal ini didapatkan melalui impor dari negara-negara maju dalam bentuk barang modal,” jelas Ilman.

Namun, defisit neraca perdagangan juga dapat berakibat pada cadangan devisa yang tergerus terus-menerus, terutama apabila investasi asing mandek. Sehingga hal ini dapat mengancam stabilitas nilai tukar Rupiah di masa mendatang.