Akademisi: Kerja Sama Bantuan Hukum Indonesia-Belanda Ditingkatkan

Akademisi: Kerja Sama Bantuan Hukum Indonesia-Belanda Ditingkatkan

NERACA

Medan - Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Budiman Ginting, SH, mengharapkan kerja sama bantuan hukum timbal balik antara Indonesia-Belanda perlu ditingkatkan.

"Dengan adanya kerja sama kedua negara tersebut, diharapkan bisa memberikan kemajuan bagi hukum di Indonesia," kata Budiman, di Medan, dikutip dari Antara, kemarin.

Selain itu, menurut dia, Indonesia juga dapat belajar lebih banyak lagi mengenai perkembangan hukum yang terdapat di Belanda."Indonesia dapat memanfaatkan momen penting dan memiliki nilai sejarah ini, untuk mempelajari kemajuan hukum di Belanda, dan jangan sampaikan dilewatkan," ujar Budiman.

Ia menyebutkan, perkembangan hukum di negeri "kincir angin" itu, saat ini mengalami cukup pesat, dan sejalan dengan Era Globalisasi. Sehubungan dengan itu, Indonesia juga harus mengikuti perkembangan hukum di negara-negara maju di Eropa maupun Dunia, yakni Belanda dan Prancis."Kita tidak ingin hukum di Indonesia mengalami ketertinggalan dengan negara -negara di dunia," ucap dia.

Budiman menjelaskan, Indonesia juga perlu melakukan revisi terhadap Hukum Perdata dan KUH Pidana, karena sebagian produk hukum tersebut masih menggunakan hukum dari Negara Belanda. Indonesia diharapkan perlu merevisi secara nasional peraturan dan ketentuan hukum yang ada di negeri ini.

"Kerja sama bantuan hukum Indonesia dengan Belanda, dapat memberikan perkembangan, perubahan, kemajuan, dan peningkatan kualitas SDM bagi penegak hukum di negeri ini," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly dalam pertemuan dengan Menteri Perlindungan Hukum dan Menteri Luar Negeri Belanda menjajaki kemungkinan kerja sama terkait bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Belanda.

Pertemuan itu dilakukan Menkumham RI saat berkunjung ke Belanda untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri "Justice for All Conference", di Den Haag, Belanda pada 6-7 Februari 2019, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Den Haag yang diterima di Jakarta.

Selain menghadiri konferensi, Menkumham RI memaksimalkan waktu dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perlindungan Hukum dan Menteri Luar Negeri Belanda dalam upaya meningkatkan kerja sama bilateral, khususnya di bidang hukum dan HAM.

Dalam pertemuan bilateral dengan kedua menteri Belanda tersebut telah diperoleh komitmen untuk membantu pengembangan kapasitas staf-staf Kemenkumham RI melalui pendidikan dan pelatihan terkait proses legislasi, termasuk pelatihan untuk para pelatih (training for trainers). Ant

BERITA TERKAIT

Pemkab Serang-BPPT Kerja Sama Tingkatkan Inovasi dan Teknologi

Pemkab Serang-BPPT Kerja Sama Tingkatkan Inovasi dan Teknologi NERACA Serang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Badan Pengkajian dan Penerapan…

KERJA SAMA DIGITALISASI ZIS

Chief Corporate Affairs GOJEK Nila Marita (kanan) didampingi SVP Marketing GO-PAY Galuh Chandra Kirana (tengah) dan Direktur Utama LazisMu Hilman…

Sektor Riil - Industri Keramik Minta Harga Jual Gas Sama Rata di Indonesia

NERACA Jakarta – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) minta agar harga jual gas sebagai bahan bakar industri tersebut bisa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Diminta Cek Langsung Permasalahan KCN

Presiden Jokowi Diminta Cek Langsung Permasalahan KCN NERACA Jakarta - Salah satu syarat pertumbuhan ekonomi antara lain adalah mendorong pertumbuhan…

KPPU Nilai "Grab To Work" Bandung Langgar Prinsip Persaingan Usaha

KPPU Nilai "Grab To Work" Bandung Langgar Prinsip Persaingan Usaha NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kebijakan…

YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin

YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin NERACA Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut bersuara terkait dengan…