Memilih Pemimpin Kredibel - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Dewasa ini harga-harga melambung tinggi. Listrik, BBM, gas terus melonjak harganya karena pengurangan subsidi. Porsi anggaran terbesar justru diutamakan untuk membayar utang. Lapangan kerja sulit didapat, hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan seabreg kesulitan hidup lain.

Maka pada titik ini rekam jejak menjadi amat penting. Rekam jejak, terutama di era digital seperti sekarang, sangat mudah ditelusuri. Apa yang kita ucapakan dan lakukan, semuanya terekam dengan baik di media digital. Orang dengan mudah bisa menemukan kembali, kendati sudah lewat beberapa masa. Tinggal memasukkan kata kunci lalu klik, maka segera tersaji jejak yang dicari.

Bagaimana jika yang berlaku curang adalah Capres/Cawapres? Misalnya, yang bersangkutan pernah menyatakan sedih bila mendengar impor,janji memberi tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga dan perbaikan irigasi di tiga juta hektare sawah,janji akan menyejahterakan kehidupan petani,janji tidak akan membuat utang baru, janji akan membesarkan Pertamina dan mengalahkan Petronas dalam lima tahun,janji mencetak 10 juta lapangan kerja untuk anak negeri, janji meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, janji akan menyusun kabinet yang ramping, janji tidak akan bagi-bagi kursi menteri ke partai pendukungnya,janji akan berbicara terkait kasus BLBI,janji menghentikan impor daging,dan janji membeli kembali Indosat. Namun hingga masa jabatannya akan berakhir, janji-janji itu bak debu ditiup angin. Berlalu, tanpa tilas. Orang yang terlalu banyak mengumbar janji tapi teramat sedikit yang ditepati, jelas tidak bisa disebut kredibel. Orang seperti ini tidak layak dijadikan pemimpin.

Itulah sebabnya janji memberi daging dan ikan kepada rakyat Indonesia harus disampaikan oleh orang yang kredibel. Orang ini mesti punya keberpihakan yang jelas dan konkrit dalam upaya menyejahterakan rakyat Indonesia. Orang ini harus punya komitmen yang kuat, dan itu dibuktikan dengan berbagai kebijakan publik yang dia buat. Rekam jejak perjuangannya dalam melawan dominasi kapitalisme dan neolib yang membelenggu bangsa tergurat dengan jelas dan tegas.

Bagi mantan anggota Panel Tim Ahli Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ini, ukuran paling gampang dari komitmen Paslon adalah, mereka mau meninggalkan ideologi neolib dalam membangun Indonesia. Fakta menunjukkan, mazhab neolib yang telah diterapkan selama puluhan tahun tidak bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju dan rakyatnya sejahtera. Pembangunan yang berbasis utang hanya menimbulkan ketergantungan yang amat tinggi kepada negara-negara pemberi utang.

Sejarah mencatat, para pemimpin datang dan pergi. Saat kampanye, mereka menebar janji-janji manis. Namun saat berkuasa, teramat sedikit dari janji-janji surga itu yang ditepati. Tapi, di sinilah hebatnya, toh rakyat Indonesia dengan gampang melupakan perlakun itu. Ampun dehhh. (*)

BERITA TERKAIT

Mahasiswa Difabel Diberikan Beasiswa Rp1 juta/bulan oleh Pemerintah

Akses masyarakat memperoleh pendidikan tinggi terus ditingkatkan, terutama dalam pendanaan. Selain melalui beasiswa Bidikmisi, pemerintah juga akan mengalokasikan beasiswa bagi…

Vokasi “Link and Match” SMK dan Industri Lampaui Target

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 2.600 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 750 industri yang akan terlibat dalam program…

Program Minapadi Indonesia Sudah Dipelajari 13 Negara

NERACA Jakarta – Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan, program minapadi yaitu penggabungan budi daya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Bianglala Keuangan Inklusif

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Sebagai masyarakat demokrasi yang harus terlibat dalam partisipasi, publik dibuat bertanya – tanya, entah…

Menjawab Kasus Kartel

Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef Dalam diskusi tempo hari, penulis sudah membeberkan fakta-fakta yang memperkuat dugaan penulis tentang adanya kartel…

Asuransi Kesehatan Kembali Merugi

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Hingga akhir tahun 2018 lalu defisit…