NERACA

Jakarta - Sebanyak lima blok minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia telah dilirik untuk diminati oleh calon investor guna ditindaklanjuti kesepakatan dengan kontraktor. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Kementerian Energi Sumber Days Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan sudah ada 11 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang meminati dengan mengakses dokumen lima blok migas tersebut.

Lima blok yang diakses dokumennya tersebut merupakan blok migas yang telah dilelang pada tahap I tahun 2019. "Saya belum bisa katakan siapa saja kontraktor yang sudah akses, karena sifatnya adalah rahasia," kata Djoko Siswanto, di Jakarta, Senin (11/3).

Sebanyak lima blok migas yang dilelang adalah, Blok Eksplorasi terdiri dari Anambas dua peminat, West Ganal tiga peminat dan West Kaimana satu peminat. Blok Produksi, Selat panjang tiga peminat dan West Kampar dua peminat. Pelelangan blok tersebut dimulai pada 25 Februari 2019 lalu, di mana hingga saat ini sudah ada 11 kontraktor yang sudah akses dokumen tersebut.

Blok migas west ganal hingga saat ini paling diminati, karena sudah ada tiga peminat, karena bonus tanda tangannya paling besar diantara yang lain yaitu 15 juta dolar AS. Proses setelah mengakses dokumen adalah perusahaan tersebut melakukan penawaran ke pemerintah, kemudian dilakukan seleksi pemenangnya melalui lelang.

Direktur Eksekutif Institute for Essentials Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyampaikan bahwa target pemerintah cukup realistis mengingat capaian yang ditoreh pada tahun 2018. "Sepertinya pemerintah cukup percaya diri dengan skema gross split dan hasil lelang tahun lalu. Jadi ESDM ingin memanfaatkan momentum ini untuk tes minat investor atas rezim fiskal yang baru, yaitu gross split," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Fabby, pemerintah tetap harus hati-hati. Sebab, di tahun politik, investor cenderung menunda investasi lantaran khawatir tidak adanya kepastian hukum. "Tapi saya masih hati-hati karena sudah dekat Pemilu dan sebaiknya kalau mau lelang dilakukan sesudah April 2019," ujarnya.

ESDM memang membuktikan bahwa skema gross split bukanlah penyebab lelang migas tidak laku. Pada akhir 2018 lalu, tercatat ada 36 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi yang telah menerapkan kontrak bagi hasil skema gross split. Gross split merupakan skema di mana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor diperhitungkan di muka. Dengan skema ini, biaya operasi ditanggung kontraktor.

Meski demikian, kata Fabby, yang membuat pemerintah bisa optimisitis adalah perubahan sejumlah ketentuan di mana pemerintah membebaskan akses data terhadap para peserta lelang yang telah mengakses bid document. Dengan demikian, biaya akses paket hanya akan dibebankan kepada pemenang lelang untuk masing-masing Wilayah Kerja Migas. "Dengan adanya perubahan ini bisa saja blok eskplorasi jadi lebih menarik bagi investor," tuturnya.