KPK Perkuat Program PPG di Malut

KPK Perkuat Program PPG di Malut

NERACA

Ternate - Ketua Koordinator Wilayah IX KPK, Budi Waluya, menyatakan, KPK melakukan penguatan program pencegahan korupsi terintegrasi di Maluku Utara (Malut), sekaligus monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

"Program ini meliputi optimalisasi hasil capaian program pencegahan korupsi, program survey penilaian integritas dan program optimalisasi penerimaan daerah," kata dia di Ternate, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan, fokus kegiatan 2019 di 34 Provinsi yang secara total terdapat 542 Pemerintah Daerah, dengan agenda pendampingan (perencanaan anggaran/ pengelolaan anggaran, perijinan, pengadaan barang jasa, sumber daya alam, penerimaan daerah, aset daerah, pelayanan terpadu satu pintu dan peningkatan sumber daya manusia.

Terkait dengan capaian kuantitas program secara nasional berada pada angka 58 persen, karena secara nasional untuk daerah Maluku Utara, capaian kuantitas rata-rata masih pada kisaran 39 persen. Olehnya itu, kinerja seluruh pemerintah daerah perlu ditingkatkan lagi dalam upaya pencegahan korupsi.

Dirinya menyebutkan, untuk skala Maluku Utara dengan kuantitas capaian program pencegahan korupsi tertinggi adalah, Tikep 63 persen, Morotai 56 persen, Halut 55 persen, Pemprov Malut 54 persen, Kota Ternate 49 persen, Taliabu 35 persen, Halsel 26 persen, Halteng 24 persen, Kepulauan Sula 25 persen, Haltim 21 persen dan Halbar 16 persen.

"Harapan saya, capaian ini lebih ditingkatkan lagi, sehingga secara keseluruhan, Maluku Utara bisa diangka 50 sampai 75 persen di tahun 2019 ini," ujar dia.

Sementara itu untuk survey Integritas merupakan penilaian suda sejauh mana program-program pemerintah yang suda dijalankan."Tujuan survey dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran resiko korupsi yang terjadi di Pemda (apakah Pemda masih menerima gratifikasi)," kata dia.

Sekadar diketahui, acara yang berlangsung di lantai 4 aula Nuku Unkhair Ternate itu, selain acara diskusi, juga ada Penandatanganan komitmen dukungan percepatan kinerja UPG dan laporan gratifikasi oleh seluruh kepala daerah di Malut.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Ketua Koordinator wilayah IX KPK (Maluku, Maluku Utara, Sulteng dan Sulut) Budi Waluya, Bupati Sula Hendrata Thes, Bupati Taliabu Alion Mus, Wabub Halut Muhlis Tapi-Tapi, Sekot Ternate, Sekot Tikep, Sekkab Halbar, Rektor Unkhair Ternate, Prof DR Husen Alting, Asisten III Setda Malut Salmin Janidi, serta sejumlah pimpinan SKPD dan segenap civitas akademik Unkahair Ternate. Ant

BERITA TERKAIT

Siapkan Belanja Modal Rp 7,5 Triliun - XL Perkuat Jaringan Daerah Potensi Wisata

NERACA Bayuwangi - Banyuwangi adalah salah satu daerah yang sukses mengembangkan potensi pariwisatanya dengan memanfaatkan sarana digital sebagai sarana promosi.…

Perkuat Bisnis Non Alkohol - Multi Bintang Bakal Rilis Produk Baru

NERACA Jakarta – Mensiasati bisnis minuman alkohol yang masih tertekan seiring dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai minuman alkohol, PT…

Ketua KPK: Pencegahan Korupsi Belum Terintegrasi

Ketua KPK: Pencegahan Korupsi Belum Terintegrasi NERACA Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo sekaligus Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Diminta Cek Langsung Permasalahan KCN

Presiden Jokowi Diminta Cek Langsung Permasalahan KCN NERACA Jakarta - Salah satu syarat pertumbuhan ekonomi antara lain adalah mendorong pertumbuhan…

KPPU Nilai "Grab To Work" Bandung Langgar Prinsip Persaingan Usaha

KPPU Nilai "Grab To Work" Bandung Langgar Prinsip Persaingan Usaha NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kebijakan…

YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin

YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin NERACA Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut bersuara terkait dengan…