KPK Perkuat Program PPG di Malut

KPK Perkuat Program PPG di Malut

NERACA

Ternate - Ketua Koordinator Wilayah IX KPK, Budi Waluya, menyatakan, KPK melakukan penguatan program pencegahan korupsi terintegrasi di Maluku Utara (Malut), sekaligus monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

"Program ini meliputi optimalisasi hasil capaian program pencegahan korupsi, program survey penilaian integritas dan program optimalisasi penerimaan daerah," kata dia di Ternate, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan, fokus kegiatan 2019 di 34 Provinsi yang secara total terdapat 542 Pemerintah Daerah, dengan agenda pendampingan (perencanaan anggaran/ pengelolaan anggaran, perijinan, pengadaan barang jasa, sumber daya alam, penerimaan daerah, aset daerah, pelayanan terpadu satu pintu dan peningkatan sumber daya manusia.

Terkait dengan capaian kuantitas program secara nasional berada pada angka 58 persen, karena secara nasional untuk daerah Maluku Utara, capaian kuantitas rata-rata masih pada kisaran 39 persen. Olehnya itu, kinerja seluruh pemerintah daerah perlu ditingkatkan lagi dalam upaya pencegahan korupsi.

Dirinya menyebutkan, untuk skala Maluku Utara dengan kuantitas capaian program pencegahan korupsi tertinggi adalah, Tikep 63 persen, Morotai 56 persen, Halut 55 persen, Pemprov Malut 54 persen, Kota Ternate 49 persen, Taliabu 35 persen, Halsel 26 persen, Halteng 24 persen, Kepulauan Sula 25 persen, Haltim 21 persen dan Halbar 16 persen.

"Harapan saya, capaian ini lebih ditingkatkan lagi, sehingga secara keseluruhan, Maluku Utara bisa diangka 50 sampai 75 persen di tahun 2019 ini," ujar dia.

Sementara itu untuk survey Integritas merupakan penilaian suda sejauh mana program-program pemerintah yang suda dijalankan."Tujuan survey dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran resiko korupsi yang terjadi di Pemda (apakah Pemda masih menerima gratifikasi)," kata dia.

Sekadar diketahui, acara yang berlangsung di lantai 4 aula Nuku Unkhair Ternate itu, selain acara diskusi, juga ada Penandatanganan komitmen dukungan percepatan kinerja UPG dan laporan gratifikasi oleh seluruh kepala daerah di Malut.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Ketua Koordinator wilayah IX KPK (Maluku, Maluku Utara, Sulteng dan Sulut) Budi Waluya, Bupati Sula Hendrata Thes, Bupati Taliabu Alion Mus, Wabub Halut Muhlis Tapi-Tapi, Sekot Ternate, Sekot Tikep, Sekkab Halbar, Rektor Unkhair Ternate, Prof DR Husen Alting, Asisten III Setda Malut Salmin Janidi, serta sejumlah pimpinan SKPD dan segenap civitas akademik Unkahair Ternate. Ant

BERITA TERKAIT

Mendikbud Berharap Program Nihongo Partners Dilanjutkan

  NERACA   Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy berarap agar program yang diusung oleh The Japan…

Abraham Samad Khawatirkan Komposisi Pansel KPK

Abraham Samad Khawatirkan Komposisi Pansel KPK NERACA Jakarta - Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkhawatirkan komposisi pansel KPK yang telah…

KPK Dorong Organisasi Islam Lebih Berperan Berantas Korupsi

KPK Dorong Organisasi Islam Lebih Berperan Berantas Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar organisasi-organisasi Islam untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Jubir KPK : MCP Papua Baru 25 Persen

Jubir KPK : MCP Papua Baru 25 Persen NERACA Jayapura - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dari hasil evaluasi hingga…

MK Tolak Gugatan Anggota BPK

MK Tolak Gugatan Anggota BPK NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15/2006 tentang Badan…

KY: DPR Memang Berwenang Menolak Usulan CHA

KY: DPR Memang Berwenang Menolak Usulan CHA NERACA Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengatakan DPR memang…