Jakarta-Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Edy Putra Irawady untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh BP Batam. Salah satu keluhannya, adalah banyak aturan berlaku di Batam tanpa sepengetahuan pemerintah, terutama Menteri Keuangan.

NERACA

"Kenyataannya, ya kami di Batam itu banyak sekali peraturan-peraturan yang tanpa sepengetahuan Menkeu, itu berlaku," ujar Edy usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (5/3).

Menurut dia, selama ini banyak aturan yang berbenturan satu sama lain, di antaranya terkait kemudahan berusaha baik dari sisi tata niaga maupun pengadaan tanah yang harus dilalui oleh pengusaha. Persoalan tata niaga membuat sejumlah investasi tidak berjalan dengan baik.

Tata niaga yang dimaksud adalah kewajiban melaporkan komoditas hasil produksi maupun bahan baku untuk mencantumkan Laporan Surveyor (LS), padahal dalam aturan Kementerian Keuangan ini tidak diperlukan.

"Ada pipeline, yang sudah masuk tetapi sampai sekarang belum terwujud. Ternyata harus diperiksa dulu melalui LS, harus dites ulang. Padahal jelas-jelas baik PP 10, maupun Permenkeu 120 pasal 66 menyebut barang yang masuk ke dalam Batam itu belum berlaku tata niaga," ujarnya.

Ke depan, kementerian yang ingin mewajibkan tata niaga harus melapor terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan, supaya pengusaha mendapat arahan sesuai aturan yang berlaku. "Nah, kalau ada menteri yang mau melakukan tataniaga, tolong dikasih tahu Menteri Keuangan," jelas Edy seperti dikutip merdeka.com.

Sementara itu terkait tanah, masih ada sekitar 2.800 ha tanah mendapat izin usaha namun masih mangkrak. "Investasi mangkrak, kalau tanah 2.800 ha itu tidak dia kerjakan, kami mediasi. Kalau sampai mediasi selesai tidak dilakukan kami tarik, karena mangkrak," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk melakukan peleburan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam. Meski demikian, masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk meresmikan ex officio tersebut.

"Ini kan proses. yang paling penting harus dipahami , tidak hanya sekedar bagaimana Walikota nanti langsung merangkap sebagai BP Batam. Justru yang penting adalah bagaimana keseluruhan aspek-aspek operasional," kata Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono saat ditemui di Mal Pelayanan Publik Batam, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, banyak hal-hal teknis antara Pemkot dan BP Batam yang perlu dibahas sebelum digabungkan. Meski sebetulnya tugas dan fungsi keduanya tidak jauh berbeda namun masih tetap merupakan lembaga yang terpisah.

Kendati demikian, dia menegaskan hal-hal yang menyangkut perizinan investasi akan tetap diprioritaskan tanpa terpengaruh proses peleburan kepemimpinan tersebut. "Operasionalnya sudah di depan mata, main plan, investasi yang sekarang," ujarnya.

Dia menambahkan, hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah menyelaraskan tugas Walikota Batam sebagai kepala daerah dan juga pemimpin BP Batam. Sehingga dipastikan harus ada yang mengisi jabatan sebagai wakil kepala di BP Batam.

"Mendesain bagaimana idealnya Batam yamg existing sekarang nanti walikotanya rangkap BP Batam. Contoh nih misalkan, misalkan nanti kita coba bikin struktur wakil kepala, itu kan masih kita kaji terus nanti karena kan operasionalnya pak walkot nanti pasti akan banyak kesibukan juga mengelola administrasi pemerintahan disisini. Itu pemikiran pemikiran yang memang harus kita siapkan dari awal," ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya akan berusaha menyelesaikan hal-hal tersebut sesegera mungkin. Namun dia tidak dapat dipastikan perkiraan waktu Walikota Batam akan dilantik sebagai pemimpin BP Batam. "Kami janji akan kami kebut tapi tetap harus perlu waktu untuk pembahasan. Kita akan menyiapkan gimana sih desain yang ideal untuk Batam. Ini dalam rangka tiap minggu ke sini (Batam) kan bahas itu terus," ujarnya.

Dia juga menyebutkan tidak akan berpatokan pada pemilihan presiden (Pilpres) yang jatuh pada April nanti. "Kita tidak pernah mempertimbangkan apakah sesudah atau sebelum (pilpres selesainya). Kami yang penting kerja keras, kami kejar terus penyelesaiannya," ujarnya.

Tidak hanya itu. Edy mengatakan, saat ini BP Batam akan meluncurkan klinik berusaha sebagai salah satu model peluncuran online single submission (OSS). Klinik ini merupakan salah satu cara memperlancar perizinan investasi.

Perkembangan lain yang disampaikan kepada pemerintah, adalah masalah operasional investasi. Beberapa di antaranya yaitu masalah ketenagakerjaan, imigrasi dan sebagainya.

Saingi Singapura

Menurut Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, konsep awal mula pembangunan Batam memang untuk menyaingi Singapura sebagai pusat bisnis. Untuk mencapai itu, maka Batam harusnya menjadi Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terlebih ex-officio seperti yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.

"Jika rumor yang berkembang terealisasi menjadikan BP Batam dikelola oleh Walikota atau menjadi ex-officio yang ramai diberitakan belakangan ini. Tentu saja memupuskan harapan kita semua Batam mampu menyaingi Singapura apalagi melampauinya. Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa lampaui Singapura," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Enny, Batam mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyaingi Singapura. Saat ini setidaknya ada 60 ribu per tahun kapal melintasi selat Philips yang berada di antara Pualu Batam dan Pulau Singapura. Bahkan volume trafiknya tiga kali volume trafik Terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik Terusan Suez.

"Dari sekitar 200 vessel (kapal) dan 150 tanker per hari yang lalu lalang, ada sekitar 72% Tanker melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28% via Selat Makasar dan Selat Lombok. Sementara, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara US$ 84 miliar sampai US$ 250 miliar per tahun," tutur dia.

Agar Batam bisa bersaing dengan Singapura, menurut Enny, lebih baik pemerintah konsisten untuk mengembangkan Batam sebagai FTZ. Dengan demikian, pengembangan di Batam menjadi lebih terfokus. "Oleh karenanya, jika ingin bersaing dengan negara tetangga, maka penting mempertahankan Batam menjadi Free Trade Zone. Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mampu menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya," ujarnya.

BP Batam sendiri membukukan surplus mencapai Rp 268,97 miliar sampai 25 Desember 2018. Adapun saldo kas BP Batam sebesar Rp 711 miliar atau terdapat peningkatan sebesar 60,86% dari saldo awal kas awal tahun ini sebesar Rp 442 miliar.

Kepala BP Batam (lama) Lukita Dinarsyah meyakini berbagai keberhasilan yang berhasil diraih BP Batam pada tahun ini, mampu memberikan konstribusi terhadap pencapaian perekonomian Batam 7% pada tahun depan.

Menurut dia, kenaikan ini seiring beragam upaya dan inovasi khususnya di bidang pelayanan perizinan lahan yang berhasil membuat ketertarikan investor dan masyarakat meningkat untuk melakukan pembayaran perpanjangan uang wajib tahunan (UWT). Selain itu BP Batam meminimalkan belanja barang sehingga tercipta PNBP yang sehat dan optimal.

Sementara itu, masa jabatan Edy Putra Irawadi sebagai Kepala BP Batam berlaku hingga aturan amandemen pengalihan kepemimpinan kepada Walikota Batam rampung paling lambat 30 April 2019.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, tugas Kepala BP Batam dalam masa transisi yaitu menyiapkan laporan peralihan jabatan ex-officio, menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan jabatan ex-officio, dan melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan (policy).

"Selain urusan investasi, tentu saja mendata semua secara baik aset BP Batam, tenaga kerja yang ada di sana. Ada 400 atau berapa itu. Kemudian tentu saja mereka itu masih tetap melayani usaha," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Darmin menilai Edy mempunyai pengalaman yang cukup sebagai pimpinan birokrasi (senior), mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai Batam serta kebijakan dan pelaksanaan investasi dan pelaksanaan berusaha, serta mampu menciptakan iklim yang kondusif baik konsolidasi internal maupun komunikasi ke pelaku usaha dan masyarakat.

"Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala dan beberapa Anggota BP Batam dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan BP Batam selama masa transisi," ujarnya.

Dengan kepengurusan BP Batam yang baru nantinya, Darmin berharap dualisme kepemimpinan di Batam dapat segera teratasi. "Dengan demikian, proses perizinan investasi dan berusaha di Batam akan dapat segera selesai karena komando kebijakan berada pada satu tangan," jelasnya.

Selain mengangkat Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam, Dewan Kawasan juga mengangkat Purwiyanto sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam dan Dwianto Eko Winaryo sebagai Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam. bari/mohar/fba