Jakarta-Founder dan Chairman CT Corp. Chairul Tanjung mengungkapkan, investor saat ini masih cenderung menahan diri (wait and see) menjelang tahun politik. Pasalnya, sentimen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 membuat investor dirundung ketidakpastian. Sementara itu, tingginya biaya logistik di dalam negeri membuat produk ekspor Indonesia tidak kompetitif. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar produk Indonesia lebih berdaya saing.

NERACA

Selain ketidakpastian dari dalam negeri, menurut pengusaha CT, ketidakpastian juga datang dari kondisi global, baik dari sisi geopolitik, geo-ekonomi, demografi, dan perkembangan teknologi.
"Ketidakpastian global dan kondisi dalam negeri ini, sehingga banyak orang wait and see. Satu kali saya menemui Pak Presiden Jokowi bicara tren investor asing dan lokal yang masih wait and see terkait Pemilu 2019. Pak Jokowi bicara apa yang di wait dan apa yang di see?," ujarnya dalam acara Economic Outlook 2019 di Jakarta, Kamis (28/2).

Dia merinci isu geopolitik yang mempengaruhi mengguncang minat investasi global adalah hubungan India dan Pakistan, kondisi domestik Venezuela, rencana Inggris untuk keluar dari Uni Eropa atau British Exit (Brexit), hingga perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Selain itu, kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) juga turut menggoyahkan pasar. Tahun lalu, The Fed sangat agresif menaikkan suku bunga hingga empat kali. Namun, awal tahun ini The Fed memberikan sinyal kebijakan yang tidak seagresif tahun lalu. "Jadi setiap hari, setiap bulan, kami mengalami ketidakpastian," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Ketidakpastian juga dipicu perubahan pola demografi dengan lahirnya generasi milenial. CT  mengatakan generasi ini memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya sehingga bakal mempengaruhi kecenderungan pasar.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri memprediksi puncak bonus demografi akan terjadi tahun depan dan berlangsung hingga 2045. Sedangkan pada 2030 angkatan usia produktif usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68% dari total populasi Indonesia. Sedangkan, angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9%.

Dia juga menilai ketidakpastian ini datang dari perkembangan teknologi yang masif. Perkembangan teknologi ini ditandai dengan lahirnya perusahaan rintisan (start up) yang bergerak di sektor digital. Menurut CT, perusahaan-perusahaan tersebut mampu mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

Biaya Logistik

Secara terpisah, kalangan pengusaha masih mengeluhkan tingginya biaya logistik di dalam negeri sehingga membuat produk ekspor Indonesia tidak kompetitif. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar produk Indonesia lebih berdaya saing.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, porsi biaya logistik menyumbang 40% harga produk. Di mana, 72% komponen terbesar dari logistik tersebut yaitu ongkos transportasi. "Biaya logistik masih tinggi. Tetapi Kadin tentu menyambut baik upaya pemerintah melakukan perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik," ujarnya dalam seminar perdagangan nasional di Jakarta, kemarin.

Tingginya biaya logistik di Indonesia juga diakui oleh pihak Kemenperin. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara, dalam Logistic Performance Index 2018, Indonesia berada di posisi 46. Indonesia berada di bawah negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia

"Indonesia berada pada posisi 46 di dunia. Singapura nomor 7, Jerman nomor 1, kemudian Swedia, Belgia, Austria, Jepang, Belanda, Singapura, Denmark, Inggris, Finlandia. Dibandingkan Thailand, Vietnam dan Malaysia juga kalah. Thailand di 32, Vietnam di posisi 39, Malaysia di 41," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Ngakan, dengan beragam pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan mampu memperbaiki posisi Indonesia dalam hal logistik ini. "Rangking logistik kita memang up and down. Tapi dengan dibangun infrastruktur seperti tol itu sudah dilihat dampaknya. Ini juga sebagai langkah antisipasi ke depan, sehingga logistik bisa meningkat dari tahun ke tahun," ujarnya.

Kalangan pengusaha sektor riil juga menilai dampak dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi terhadap tingkat produktivitas dan efisiensi industri masih minim. Hal ini setidaknya dialami oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo).

Wakil Asperindo Budi Paryanto mengatakan, pembangunan infrastruktur berdampak minim karena kehadiran jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek lainnya tidak disempurnakan dengan tata kelola dan regulasi yang mendukung.

Dia mencontohkan, pada pembangunan Bandar Udara Internasional Kualanamu di Medan, Sumatera Utara. Menurut dia, Bandara Kualanamu merupakan salah satu bandara yang cukup vital dan bergengsi yang dimiliki Indonesia. Sayangnya, pembangunan bandara yang sudah melayani penerbangan rute internasional itu tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang mampu membuat kegiatan bongkar muat kargo lebih cepat. Padahal, kecepatan pelayanan kargo menjadi salah satu indikator penting bagi keseluruhan pelayanan bandara.

Menurut data yang dimilikinya, waktu bongkar muat dari pesawat hingga masuk gudang barang di bandara tersebut bisa memakan waktu sekitar dua jam. Selanjutnya, dari gudang barang ke agen pengiriman bisa sekitar satu jam. Artinya, total waktu bongkar muat barang hingga ke pengiriman membutuhkan waktu tiga jam. "Kalau di bisnis udara, tiga jam ini luar biasa, karena kami itu hitungannya menit, bukan jam. Jadi banyak bandara baru dibangun, tapi pembangunan kargonya menjadi prioritas terakhir," ujarnya di Jakarta, pekan ini.

Tak hanya di sektor udara, menurut Budi, masalah juga terjadi di infrastruktur laut dan darat. Di laut misalnya, banyak pelabuhan dibangun, tapi akses bongkar muat kargo justru bermasalah.
Dia mengilustrasikan, ketika kapal kargo bersandar di pelabuhan, akses bongkar muat tidak serta merta bisa langsung dilakukan. Hal ini karena tiba-tiba bisa saja datang kapal penumpang dan membutuhkan pelabuhan untuk segera bersandar.

Untuk itu, kegiatan bongkar muat harus ditunda, sehingga membuat waktu bongkar muat menjadi meningkat. Akhirnya, distributor dan konsumen harus meluangkan waktu lebih untuk menunggu barang hingga sampai di tangan mereka. "Begitu kapal Pelni (yang membawa penumpang) masuk, kapal (kargo) kami nanti lagi (bongkar muatnya). Jadi seharusnya ditambah dermaganya agar tidak harus berganti-gantian," ujarnya.

Begitu pula pada infrastruktur di darat, misalnya jalan tol. Menurut dia, keluhan supir truk soal tarif Tol Trans Jawa merupakan bukti nyata belum berdampaknya infrastruktur yang dibangun pemerintah. Pemerintah seharusnya memperhitungkan dengan matang berapa tarif yang cocok untuk truk logistik dengan muatan yang tak seberapa dan waktu tempuh yang relatif lama tersebut. "Biaya masuk tol ini tidak menyenangkan para supir. Seharusnya ada kompensasi di awal, misalnya harganya dinaikkan secara bertahap," ujarnya.

Namun, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sejatinya sudah cukup baik. Menurut dia, infrastruktur merupakan modal dasar yang harus dimiliki suatu negara untuk mendorong industri dan perekonomiannya. bari/mohar/fba