Kartu Pra Kerja Jadi Solusi Atasi Kesenjangan Pendidikan dan Dunai Kerja

 

 

NERACA

 

Jakarta - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Mohammad Dian Revindo mengatakan kartu pra kerja yang digagas Presiden Joko Widodo secara konsep bagus dan aplikatif. "Tampaknya Presiden Jokowi mengidentifikasi bahwa dunia pendidikan kita saat ini masih terlalu dominan ke pengembangan pengetahuan, tetapi kurang dalam keterampilan yang aplikatif, sehingga perlu didorong kapasitasnya dengan memberikan pelatihan," kata Revindo dalam siaran pers yang diterima, Rabu (27/2).

Menurut dia, keberadaan kartu pra kerja baik karena merupakan wujud pemahaman bahwa masih ada kesenjangan antara kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Agar dapat diimplementasikan secara baik, Revindo memberikan beberapa catatan. Pertama, perlu fokus target yang disasar mengingat pemerintah memiliki keterbatasan fiskal.

Untuk diketahui, setiap tahun terdapat setidaknya dua juta angkatan kerja baru yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Dari jumlah ini, tidak semuanya mempunyai keahlian. "Program pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang punya skills, tetapi mungkin mereka 'lack of general knowledge dan attitude'," ujarnya. Selain kemampuan teknis, yang banyak dibutuhan lingkungan kerja justru kemampuan umum seperti kerja tim, kepemimpinan, quick learning, komunikasi, dan lainnya.

Kedua, kartu pra kerja tampaknya akan bisa digunakan di 3.000 balai latihan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka, fasilitas dan jenis pelatihan yang disediakan di BLK juga perlu diperbanyak dan disesuaikan kebutuhan setempat. "Tidak ada salahnya BLK juga menyediakan pelatihan manajerial tingkat dasar (perencanaan, team work, komunikasi) dan dasar-dasar IT untuk menyikapi industri 4.0," katanya.

Ketiga, perlu diperhatikan juga angkatan kerja yang menganggur tetapi bukan "fresh graduate", tetapi mereka yang berhenti kerja untuk mencari kerja lain yang lebih layak. "Mereka bagian dari pengangguran struktural. Apakah mereka juga akan mendapat hak kartu pra kerja? Mereka juga perlu untuk mendapat upgrading kompetensi," tegasnya.

Keempat, penerima kartu juga perlu bijak atau setidaknya mendapatkan arahan jenis pelatihan apa yang sesuai. Ini perlu agar anggaran digunakan efisien dan efektif. Jika setiap kartu misalnya hanya bisa digunakan untuk tiga atau empat jenis pelatihan, maka mereka harus mendapatkan jenis pelatihan yang paling memperbesar kemungkinannya mendapat pekerjaan yang layak. "Penggunaan kartu jauh lebih baik dibanding pembagian uang tunai bagi mereka yang berstatus pencari kerja di negara-negara 'welfare state' seperti Eropa Barat," katanya. 

Pengamat ekonomi Syarkawi Rauf mengatakan penerbitan kartu Pra Kerja dapat membantu para pencari kerja dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri. "Dengan adanya kartu pra kerja ini, di-'match'-kan antara kebutuhan industri dan 'skill' yang diperoleh saat menempuh pendidikan," kata Syarkawi.

Syarkawi menjelaskan persoalan angkatan kerja baru sekarang ini adalah ketidaksesuaian antara keahlian yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah dengan kebutuhan industri. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018 ini menilai pendidikan yang ada sebelumnya belum bisa memadukan secara tepat antara kebutuhan industri dengan apa yang dilakukan dunia pendidikan. Untuk itu, kartu Pra Kerja ini bisa memberikan solusi bagi para pencari kerja untuk beradaptasi dengan perubahan di era revolusi industri 4.0.

"Jadi kartu pra kerja ini solusi bagi para milenial kita," kata pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) itu. Dengan kartu Pra Kerja, para milenial pencari kerja dapat memperoleh pelatihan agar memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di era disrupsi digital.

 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…