Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, pertengahan tahun 2019 tidak ada daerah di Indonesia yang tidak terakses dengan internet. Terutama 122 daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), yang tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015, tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. “Pertengahan tahun sekarang semua daerah sudah mendapatkan akses internet,” katanya.

Salah satunya di Kabupaten Seluma, kata Rudiantara, telah di bangun Base Transceiver Station (BTS) sebanyak tiga buah. Tidak hanya itu di salah satu sekolah di daerah Kabupaten Seluma, telah di pasangan jaringan internet dengan kapasitas 10 Mbps. Jaringan internet tersebut terhubung dengan satelit secara langsung yang di sewa Kominfo. "Pertengahan tahun nanti tidak ada lagi daerah 3 T yang tidak terhubung dengan internet," kata Rudiantara.

Internet tersebut, sambungnya, dipasang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, dalam pemasangan jaringan internet Kominfo tidak menarik kabel. Pemasangan jaringan internet di daerah 3 T, mulai dari sekolah, fasilitas kesehatas, dan kantor desa. "Ada 83 ribu kantor desa di seluruh Indonesia, 20 ribu belum terakses jaringan internet,'' jelas Rudiantara.

Rudiantara mengatakan, selama ini jaringan internet di sekolah hanya digunakan untuk UNBK. Namun, setelah adanya pasangan jaringan internet dari Kominfo, para pelajar bisa menggunakan dalam kegiatan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). "Kedepan internet tidak hanya digunakan saat UNBK, namun bisa digunakan saat kegiatan belajar mengajar," kata Rudiantara.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono, mengatakan, sudah menjadi rahasia umum, kualitas internet untuk daerah-daerah tertentu masih kurang layak sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas internet. Hal itu disebabkan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai.

Sementara, di era digital seperti sekarang ini, pengembangan sektor komunikasi dan informatika sudah harus menjadi prioritas. “Masalah infrastruktur ini harus diberesi. Semua warga Indonesia harus mendapat kemudahan akses teknologi digital. Kalau tidak, aplikasinya tidak tumbuh dengan baik,” kata Kristiono

Menurut Kristiono yang juga didaulat kembali sebagai Ketua Umum Mastel periode 2018-2021 itu, sektor teknologi dan informatika berkembang tergantung keberadaan infrastruktur. Sementara, pemerintah sendiri tak berbuat banyak terkait ini.

Namun Indonesia tidak sendiri. Pembangunan infrastruktur internet pun masih menjadi pembahasan yang serius di sejumlah negara dunia. Semua tergantung swasta. Infrastruktur itu cerita yang tidak pernah selesai, katanya.

Untuk itulah perlu adanya peran pemerintah untuk membantu mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dengan membuat kebijakan yang dapat meringankan beban korporasi. "Beban operator juga harus dikurangi dari segi pajak, pemberian insentif dan lainnya. Jadi artinya persoalan infrastruktur masih sangat besar,"ujarnya.

Sementara itu, merujuk survei internet yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 lalu, menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau 54,68 persen dari 262 juta jiwa penduduk negeri ini. Sebelumnya, berdasarkan survei yang dilakukan APJII pada tahun 2016, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa.

APJII membagi penetrasi pengguna internet berdasarkan karakter kota atau kabupaten, yakni daerah Urban, Rural-Urban, dan Rural. Wilayah Urban merupakan daerah administratif yang sebagian besar GDP berasal dari sektor non-pertanian.

Kemudian, Rural-Urban merupakan wilayah administratif yang besar GDP seimbang bersal dari sektor pertanian dan non pertanian. Sedangkan Rural adalah wilayah administratif yang sebagian besar GDP berasal dari sektor pertanian. Berdasarkan pembagian itu, wilayah Urban tentu lebih tinggi daripada Rural-Urban dan Rural sebesar 72,41 persen. Sedangkan Rural-Urban 49,49 persen dan Rural 48,25 persen.