Oleh: Gigin Praginanto, Antropolog Ekonomi-Politik

Bank-bank yang menggelontorkan puluhan bahkan ratusan trilliun rupiah untuk proyek infrastruktur sekarang tentu sedang puyeng. Biang keladinya tentu saja kabar tentang sepinya penumpang LRT di Palembang, kereta Bandara Cengkareng,  tol Trans Jawa, kapal  Tol Laut, dan Bandara Kertajati yang merulakan terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta.

Kepala mereka tentu akan makin puyeng kalau memikirkan berbagai proyek mahal seperti tol di luar Jawa yang nereka gelontori kfedit.  Sebab,  setelah rampung nanti, bisa bernasib sama dengan pendahulunya. Sepi peminat.

Tak jelas apakah kecerobohan atau keterpaksaan yang membuat para bankir, yang kebanyakan dari bank BUMN,  mau menggelontorkan demikian banyak dana kepada proyek yang begitu diresmikan langsung sepi peminat itu. Atau mungkin mereka yakin bahwa pemerintah akan menggelontorkan banyak dana subsidi atau talangan untuk menutup defisit operasional proyek-proyek super mahal tersebut agar bisa mencicil utang.

Para bankir di atas mungkin juga menyadari bahwa nilai politik berbagai proyek yang mereka biayai bernilai politik sangat tinggi sehingga mereka wajib mendukung. Bahwa proyeknya  tak dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang matang, atau bahkan  hanya  berdasarkan insting pengambil keputusan tertinggi, tak menjadi soal.

Semua itu tampak dari keluhan para penggunanya, yang membuktikan bahwa mereka tidak pernah diajak berkomunikasi dengan serius. Sedangkan yang membangun asyik sendiri dengan mimpi-mimpinya sendiri sebagai jagoan pembangunan. Soal tak diminati itu urusan nanti.

Maka, instruksi untuk menjual jalan tol yang sudah rampung untuk membiayai proyek lain, bisa juga menjadi sekadar mimpi. Lain perkara kalu dijual dengan banting harga tentunya,  dan kerugian ditutup pakai utang baru.

Dengan mimpi yang membawa rugi itu,  utang luar negeri terus bertumpuk meski bunganya sudah menjulang tinggi. Untuk tenor 10 tahun,  utang pemerintah dalam bentuk dollar dalam catatan Asian Development Bank sudah mencapai sekitar 8% per tahun,  salah satu tertinggi di Asia.

Berbekal utang berbunga tinggi itu pula pemerintah membengkakkan anggaran subsidi. Dalam APBN 2019, anggaran subsidi melesat sampai Rp224,3 triliun. Terbang 43,59 persen dibandingkan APBN 2018 yang hanya Rp156,2 triliun.

Salah satu penikmat subsidi adalah proyek super mahal kereta ringan LRT Palembang, yang pernah menyedot banyak perhatian selama pergelaran Asian Games. Sayangnya,  sejak diresmikan pada Juli tahun lalu,    hingga awal Februari ini,  LRT ini sangat sepi penumpang.

Tanpa subsidi sebesar sekitar Rp 9 miliar per bulan, LRT layang pertama di Indonesia ini bakal mangkrak. Maklum,  biaya operasionalnya mencapai Rp 10 miliar per bulan,  sedangkan penghasilannya cuma Rp 1 miliar. Entah apa yang akan dilakukan oleh lemerintah karena gubernur Sumatra Selatan telah menolak untuk memberi subsidi karena LRT bukan milik Pemda.

Dengan penduduk hanya 1,5 juta jiwa,  jelas terlalu sulit memperkirakan kapan LRT yang telah menelan Rp 10 triliun ini bisa beroperasi  tanpa kerugian. Sebab,  selain kotanya relatif kecil,  lalu-lintas Palembang tergolong lancar sehingga tak memerlukan angkutan umum LRT.

Kereta Bandara Soekarno-Hatta sama saja.  Jumlah penumpangnya,  menurut Institut Studi Transportasi, hanya sekitar 26% dari kapasitas terpasangnya. Presiden Jokowi menyadari,  kereta mewah bernilai Rp 5 triliun ini bisa mangkrak bila tak diberi subsidi.  Oleh karena itu dia telah meminta agar Pemda DKI memberi subsidi kepada kereta yang sudah berumur setahun namun sepi penumpang sejak diresmikan.

Sejauh ini belum ada respon dari gubernur DKI, sementara keluhan sudah datang bertubi karena harga tiket dinilai terlalu mahal. Namun bagi pengelola kereta ini, PT Railink,  tanpa subsidi,  tarif yang Rp 70 ribu tak bisa diturunkan.

Sementara itu defisit operasional sudah mulai membayangi jalan tol Trans Jawa karena dinilai terlalu mahal oleh pengusaha truk dan bus. Para pengemudi mobil pribadi juga tak sedikit yang memilih jalan lama. Akibatnya,  seperti pengamatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), frekuensi penggunaan Tol Trans Jawa sangat rendah.  Selepas ruas Pejagan dari arah Jakarta,  lengang. Tulus Abadi,  Ketua Ketua Pengurus Harian YLKI, menggambarkan "seperti bukan jalan tol".

Peoyek mahal yang juga sepi peminat adalah Bandara Kertajati di Majalengka,  Jawa Barat.  Bandara ini terbesar kedua di Indonesia setelah  Soekarno-Hatta. Sejak diresmikan Mei 2018, Kertjati hanya melayani 14 penerbangan per hari.

Bandingkan dengan Bandara lebih kecil seperti Kualanamu di Sumatra Utara,  yang Januari lalu melayani lebih dari 5.600 penerbangan meski pasar lesu berat akibat kenaikan harga tiket dan pemberlakuan bagasi berbayar. Januari tahun lalu,  Kualanamu melayani 7.336 penerbangan.

Sementara itu di laut, perut kosong melanda kapal-kapal Tol Laut sehingga membutuhkan subsidi lanjutan. Maklum, bahkan ketika berlayar menuju kawasan Timur,  muatannya di bawah separuh dari daya muat kapal.  Ketika kembali bahkan di bawah 20% atau  kosong.

Entah bagaimana nasib kapal-kapal tersebut karena pemerintah tampaknya mulai kepayahan. Lihat saja,  subsidi tol laut untuk tahun ini dipotong separuh menjadi Rp 224 miliar.

Apakah pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan studi kelayakan seadanya atau bahkan cuma berdasarkan insting. Kalau jawabnya "ya" utang akan makin bertumpuk dan tidak produktif. Rakyat pun bakal dibebani pajak lebih tinggi untuk mengurangi anggaran pemerintah yang "besar pasak dari tiang" dan boros.