NERACA

Jakarta-Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Rifky Effendi Hardijanto, mengatakan kenaikan tarif kargo udara turut berdampak pada sektor perikanan. Mengingat, distribusi untuk mengangkut hasil perikanan, khususnya di wilayah sentra perikanan cukup banyak mengandalkan jalur udara.

Menurut dia, saat ini, penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai lebih kurang 50% dari total ikan yang didistribusikan. "Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha atau ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20%,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, diketahui jika tingkat kenaikan biaya transportasi udara 2019 dibandingkan dengan 2018 rata-rata mencapai 183%. Terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pihak maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya kargo yaitu kenaikan biaya avtur sebesar 40% dan pelemahan kurs rupiah hingga 14%.

Dalam rangka mengatasi masalah logistik ini, Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan.

Hasilnya, Garuda Indonesia mengoperasikan 1 dari 4 pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon.

Terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KKP bersama stakeholder terkait menetapkan tiga langkah yang akan dilakukan yaitu jangka pendek dengan membedah struktur biaya penerbangan yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian, konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerjasama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman.

Untuk jangka menengah, dengan mendorong ekspor langsung dari awasan timur Indonesia melalui hub Makassar sembari mengurangi double handling. "Dan jangka panjang dengan menambah armada dan memperbaiki sarana distribusi ikan via udara, membuat hub dan spoke logistic untuk hasil perikanan," ujarnya.

Diterima 147 Negara

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sejak 4 (empat) tahun ini ekspor produk Indonesia perikanan Indonesia terus meningkat. Tadinya ikan Indonesia hanya diterima di 111 negara, sekarang sudah naik menjadi 147 negara. "Itu adalah bukti bahwa perikanan Indonesia sudah jauh lebih baik dan bisa diterima di lebih banyak negara," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah, menurut Susi, saat ini juga mendorong agar pelaku usaha perikanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Presiden dengan komitmen penuh telah menutup investasi asing untuk usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kapal asing tidak bisa lagi mencuri seenaknya di wilayah Republik Indonesia.

Namun demikian diakui Menteri Susi, berdasarkan evaluasi terhadap kapal perikanan Indonesia yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir, 2017 dan 2018, masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang dilakukan. Padahal, pemerintah telah melakukan kebijakan yang sangat baik.

Dia menyebutkan, pada 2015, pemerintah melakukan pemutihan atas mark down tanpa ada tuntutan pidana dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan banyak insentif untuk pelaku usaha perikanan tangkap di bawah 10 GT sudah tidak perlu lagi izin-izin. "Tidak izin berlayar, tidak juga SLO dan lain sebagainya. Untuk 30 GT ke atas yang kami lakukan saat sekarang adalah untuk menata menuju legal reported regulated fishing," ujarnya. mohar