NERACA PERDAGANGAN DEFISIT US$1,16 MILIAR DI JANUARI 2019 - CORE: Defisit NPI Diprediksi Masih Berlanjut

Jakarta-Ekonom CORE memprediksi neraca perdagangan Indonesia (NPI) diperkirakan masih terus defisit hingga sepanjang tahun ini, karena kondisi ekspor impor Indonesia masih akan tertekan oleh pelemahan ekonomi global. Sementara itu, data BPS mengungkapkan pada Januari 2019, NPI tercatat defisit US$1,16 miliar.

NERACA

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, tekanan akan muncul, baik dari sisi ekspor maupun impor. Dari sisi ekspor, performa Indonesia tahun ini tidak akan prima lantaran pertumbuhan ekonomi global diprediksi melandai.

Terbukti, International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 3,7% ke 3,5% tahun ini, sementara Bank Dunia memprediksi laju ekonomi 2019 hanya 2,3%, atau lebih rendah dari tahun lalu 2,9%. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat tentu membuat permintaan barang asal Indonesia juga menurun.

Terlebih, pertumbuhan ekonomi negara mitra-mitra dagang utama Indonesia juga melemah. Seperti China yang baru-baru ini diprediksi melambat ke angka 6,3%. Padahal, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), China merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia dengan porsi 13,52% dari total ekspor Indonesia. "Sebetulnya kalau kasus defisit ini adalah perlambatan ekonomi dunia, dan sepertinya ini akan menjadi tantangan Indonesia hingga akhir tahun mendatang," ujar Faisal, Jumat (15/2).

Di sisi lain, impor sebetulnya menunjukkan penurunan pada Januari kemarin. BPS mencatat, total impor Januari sebesar US$15,03 miliar, menurun 1,83% dibanding Januari 2018. Hanya saja, yang menjadi perhatian adalah impor nonmigas, di mana angkanya naik dari US$13,05 miliar di Januari tahun lalu menjadi US$13,34 miliar di tahun ini.

Strategi yang paling tepat untuk mengobati defisit neraca perdagangan di sisa tahun ini ialah menurunkan impor. Caranya, dengan memilah impor hanya yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ini dirasa perlu lantaran impor adalah hal yang paling bisa dikendalikan oleh pemerintah dalam menangani defisit neraca perdagangan. Sebab, Indonesia dianggapnya masih agak sulit mengejar ekspor karena terganjal masalah fundamental, yakni perlambatan ekonomi.

"Tapi harus dilihat juga. Jangan sampai pengurangan impor ini kontra produktif bagi produksi dalam negeri. Kalau dilihat, 76,2% impor Januari lalu adalah bahan baku dan bahan penolong, jadi kalau komponen itu mau disortir, cari yang benar-benar tidak berdampak langsung ke pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Pemerintah memang sebelumnya telah menelurkan kebijakan demi menghalau impor dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor bagi 1.147 pos tarif. Namun, jika kebijakan itu tak dilanjuti dengan regulasi lain, ia khawatir kejadian 2018 terulang lagi. Tahun lalu, defisit neraca perdagangan mencatat US$8,56 miliar, atau mencapai defisit terparah sejak 2013 silam. "Sudah cukup kita belajar dari kejadian yang terjadi 2018 kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali defisit sebesar US$1,16 miliar pada Januari 2019 atau melebar sedikit dibandingkan defisit bulan sebelumnya yang mencapai US$1,1 miliar. Ini lantaran ekspor Indonesia sebesar US$14,55 miliar lebih kecil dari impor, yakni US$15,31 miliar.

BPS mencatat ekspor bahan bakar mineral yang memegang porsi terbesar dari ekspor non migas turun 1,76% secara bulanan menjadi US$1,92miliar pada Januari 2019. Secara tahunan, ekspor bahan bakar mineral merosot sebesar 4,52%. 

Pelemahan Harga Komoditas

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, penurunan ekspor bahan bakar mineral tak terlepas dari melemahnya harga batu bara yang turun 2,76% pada Januari 2019 dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara tahunan, harga batu bara juga turun 7,76%. Padahal, secara volume ekspor batu bara masih meningkat sebesar 14,35%. "Volume ekspor batu bara masih meningkat, tetapi karena harganya turun, nilainya menjadi turun," ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.  

Kemudian, harga minyak kelapa sawit juga turun 13,59% dibandingkan periode yang sama. Padahal, volumenya masih meningkat 23,77%. "(Turunnya ekspor CPO) Itu yang menyebabkan ekspor lemak dan minyak hewan/nabati turun 9,56% dibandingkan tahun lalu menjadi US$1,57 miliar," tutur dia.  

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas karet sebesar 7,76% secara tahunan. Bahkan, secara volume pun turun 8,8%. Hal tersebut menyebabkan ekspor karet dan barang dari karet anjlok 11,05% menjadi US$473,7 juta. "Kalau harga turun pasti akan mengurangi minat petani. Kalau sudah tanam, capek, tetapi harganya tidak sepadan, dia akan ogah-ogahan," ujarnya.  

Suhariyanto mengungkapkan berdasarkan prediksi sejumlah lembaga, harga komoditas hingga akhir tahun ini akan cenderung menurun. "Apalagi kalau nanti pertumbuhan negara-negara utama melambat. Bagaimanapun kalau pertumbuhan China melambat permintaan ekspor Indonesia juga akan turun," ujarnya.  

Menyadari tren penurunan harga komoditas tersebut, pemerintah terus mendorong ekspor dari industri pengolahan dengan berbagai kebijakan. Pasalnya, ekspor industri lebih bernilai tambah. "Kami sangat sadar ekspor Indonesia itu terlalu berbasis pada komoditas yang membuat daya tawar kita kurang," ujarnya.  

Melemahnya kinerja ekspor komoditas berimbas pada merosotnya ekspor non migas Januari 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 4,5% menjadi US$12,63miliar. Secara keseluruhan kinerja ekspor Indonesia turun 4,7% secara tahunan menjadi US$13,87 miliar.

Secara terpisah, Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai defisit neraca perdagangan sebesar US$1,16 miliar pada Januari 2019 terjadi akibat tekanan dari perang dagang antara AS dan China. Hal ini tercermin dari struktur defisit perdagangan bulan ini, di mana defisit perdagangan nonmigas lebih tinggi ketimbang perdagangan migas. Kebetulan, perdagangan nonmigas banyak dilakukan dengan China dan AS karena merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"China dan AS, pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya turun, jadi Indonesia terpengaruh langsung dengan perang dagang itu. Sementara untuk mencari alternatifnya perlu waktu," ujarnya.  

Berdasarkan data BPS, selisih antara ekspor nonmigas dengan impor nonmigas mencapai defisit US$974,7 juta. Sementara selisih antara ekspor migas dengan impor migas menorehkan defisit sebesar US$454,8 juta. Sedangkan bila dibandingkan dengan Desember 2018, defisit perdagangan nonmigas masih surplus sekitar US$179,6 juta. Namun, defisit perdagangan migas mencapai US$935,6 juta.

Selain perang dagang antara kedua negara, perdagangan nonmigas juga mendapat tekanan dari India sebagai salah satu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia untuk komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oils-CPO). "India juga sedang 'mengerjai' Indonesia di CPO. Artinya ini karena perkembangan dunia cepat sekali, sehingga adjustment (penyesuainnya) agak lambat. Ekspor turun banyak ke China, padahal dia nomor satu," ujarnya.  

Meski begitu, Darmin membantah bila neraca perdagangan yang terus menerus dirundung defisit merupakan titik puncak habisnya masa kejayaan ekspor komoditas Tanah Air. "Bukan karena sudah lewati puncak kemampuan ekspor, tapi karena perkembangan dunia cepat sekali," ujarnya.  

Menurut Darmin, kondisi ini memang membuat pemerintah cukup kelabakan. Pasalnya, di satu sisi pemerintah tidak bisa langsung mencari komoditas baru untuk ditawarkan ke para negara mitra dagang ketika produk yang sudah biasa diperdagangkan menurun permintaannya.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan untuk menemukan negara tujuan ekspor baru sebagai pengalihan atas komoditas ekspor yang berkurang permintaannya di mitra dagang saat ini. "Produk yang kami ekspor ke China, itu tidak mudah dialihkan ke negara lain, karena itu hasil pertambangan dan perkebunan," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…