Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

 

Oleh: Nailul Huda

Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy

Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan pemilik e-commerce terkenal Indonesia yang menyebutkan bahwa dana untuk riset dan pengembangan (research and development-R&D) Indonesia masih sangat tertinggal dari negara lainnya. Dalam cuitan tersebut disebutkan dana R&D Indonesia memang termasuk yang paling buncit jika kita melihat negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Terlepas dari adanya kontroversi (karena ada tulisan “Presiden Baru”) di dalam cuitan tersebut, menarik di simak bagaimana kondisi dana R&D Indonesia saat ini.

Data yang dikemukakan oleh CEO e-commerce tersebut tidak salah dan memang benar adanya. Alokasi dana kita untuk R&D masih sangat kecil jika dibandingkan negara tetangga. Data yang penulis kutip dari UNESCO (2018) menunjukkan rasio dana R&D dibandingkan dengan PDB Indonesia masih berada di angka 0,1%. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia sudah mencapai 1,3%, Thailand 0,5% dan Vietnam 0,4%. Indonesia setara dengan Filipina.

Dengan data tersebut maka sangat wajar jika Indonesia masih lemah di bidang inovasi pengembangan teknologi. Peringkat Indonesia dalam Indeks Inovasi Global dari INSEAD berada di peringkat 87 dari 127 negara yang diperingkatkan. Jauh di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Masih banyak survei-survei lainnya yang menunjukkan masih rendahnya daya saing inovasi Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Melihat fakta di atas bukan tidak mungkin ke depannya Indonesia akan semakin tertinggal dari negara lainnya. Dampaknya investasi dari luar akan lebih memilih Thailand ataupun Vietnam yang memiliki peringkat inovasi dan pengembangan teknologi lebih tinggi daripada Indonesia. Sebagai contohnya produsen mobil listrik lebih memilih Thailand sebagai tempat produksinya dibandingkan Indonesia. Terlebih saat ini salah satu pertimbangan investor saat ini adalah pengembangan teknologi dan inovasi sebagai salah satu indikator untuk berinvestasi.

Maka sangat wajar ketika ada stakeholders di bidang yang sangat erat kaitannya dengan inovasi dan pengembangan teknologi khawatir akan kondisi Indonesia saat ini. Terlebih peran swasta begitu minim kontribusinya di dana R&D. Dari dana US$ 2,13 miliar, kontribusi paling banyak berasal dari pemerintah. Kontribusi swasta sangat kecil.

Namun jika ditelisik lebih dalam, penyebab enggannya pihak swasta mengembangkan R&D-nya adalah minimnya perhatian pemerintah di bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pihak swasta pasti enggan mengembangkan R&D jika dengan mudah dicuri hasilnya oleh pesaingnya. Bagi mereka hal itu merupakan disinsetif. Padahal di negara maju, dana R&D lebih banyak berasal dari swasta. Hal ini dikarenakan oleh pentingnya perlindungan HKI bagi mereka.

Maka bagi kita, sangat penting untuk memperbaiki sistem perlindungan HKI di Indonesai terlebih dahulu. Terutama untuk menstimulus pihak swasta. Selain itu bisa juga dengan memberikan insentif fiskal bagi pihak swasta untuk mengembangkan R&D.

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…