Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia pada dasarnya menjadi anggota klub Sistem Kapitalisme Global yang berlangsung hingga kini. Sistem ini menjunjung tinggi praktik liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Dan juga menjadi para pendukung rezim devisa bebas.

Seingat penulis, Indonesia menjalankan rezim devisa bebas sejak tahun 1982.Liberalisasi ekonomi yang dijalankan dengan liberalisasi investasi dan perdagangan, liberalisasi pasar uang dan pasar modal, privatisasi BUMN dimulai sejak tahun 1998 pasca krisis Likuiditas Asia berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.

Aliran modal, barang dan jasa, teknologi dan mesin peralatan, dan bahkan tenaga kerja mengalir deras dari sumber daya ekonomi global menuju ke negara-negara berkembang yang pasarnya sedang tumbuh( emerging economy). Liberalisasi investasi dibuka dengan adanya UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang didukung oleh praktik rezim devisa bebas. Klop sebagai pendukung lingkungan ekonomi yang liberal.

Pasal 8 ayat (3) UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah menciptakan kondisi perekonomian dalam negeri harus menjadi good boy menjalankan rezim devisa bebas seperti apa adanya. Penulis sebut saja yang penting dari kebijakan ini yaitu para penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan.

Artinya, kebijakan ini memberikan keleluasaan penuh pada investor untuk mentransfer dan merepatriasi segala manfaat ekonomi yang diperoleh oleh mereka yang melaksanakan investasi portofolio maupun investasi langsung asing di Indonesia.

Di luar itu, mereka juga diberi hak untuk melaksanakan transfer dan repatriasi dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, atau untuk pergantian barang modal untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal. Masih banyak lagi kelonggaran yang diberikan dalam rangka pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Karena itu janganlah mudah kaget jika kita sering disuguhi berita ekonomi nasional tentang posisi cadangan devisa dan soal posisi neraca transaksi berjalan, neraca modal dan neraca pembayaran yang sering mengalami defisit.  Dengan postur kebijakan investasi yang liberal, maka kebutuhan valuta asing untuk membiayai investasi, baik portofolio maupun investasi asing langsung menjadi sangat besar.

Pendek kata, pengelolaan devisa yang tunduk pada rezim devisa bebas, lebih besar memberi manfaat ekonomi bagi investor asing karena ada keleluasaan melakukan transfer dan repatriasi dana yang mereka himpun di negara tujuan investasi. Melihat komposisi PDB dalam perbandingan berapa yang output-nya dihasilkan  oleh investasi portofolio dan investasi langsung yang dilakukan oleh investor asing dan investor dalam negeri penting untuk dikaji.