NERACA

Jakarta – Perkuat likuiditas guna mendanai proyek baru, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi pada akhir semester-I 2019. “Ini merupakan salah satu upaya yang kami lakukan untuk menjaga arus kas kami tahun ini, selain mengandalkan dukungan pinjaman dari perbankan berupa kredit sindikasi, dan nantinya juga ada dana yang bisa dihimpun dari penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) dua anak usaha kami,” kata Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, perseroan akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 2 triliun. Dana yang dihimpun dari obligasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat permodalan di tahun 2019. Tahun ini, perseroan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 4 triliun atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya dianggarkan sebesar Rp 2 triliun.

Kata Budi, saat ini arus kas Adhi Karya dalam kondisi yang cukup bagus. Disampaikannya, perseroan masih disokong modal kerja yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). “Pinjaman equity kami sekitar Rp 1,2 triliun, pinjaman kami yang berbasis pada bunga hanya sekitar Rp 7 triliun, batas maksimal rasio utang kami itu 3,5 kali. Saat ini, rasio utang kami masih 1,1 kali atau masih aman untuk arus kas kami,” ungkap dia.

Budi menambahkan, tidak menutup kemungkinan Adhi Karya akan melakukan penerbitan saham baru lewat skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue sebagai sumber pendanaan untuk memperkuat permodalan. ‘Tapi untuk saat ini belum ada rencana, jika ada PMN lagi dari pemerintah mungkin saja, ini dilakukan dari Adhi Karya sendiri maupun induk PT Hutama Karya,” kata dia.

Tercatat pada Januari 2019, Adhi Karya berhasil meraih kontrak baru sebesar Rp 891,9 miliar atau naik 4,69% dibandingkan priode yang sama tahun lalu sebesar Rp 850 miliar. Realisasi perolehan kontrak baru di bulan pertama tahun ini didominasi oleh proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan, Sumatra Utara dengan nilai kontrak Rp 808,4 miliar. "Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru sebesar Rp 850 miliar ini meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 93,4%, properti 5,5%, dan sisanya dari lini bisnis lainnya," kata Budi Harto.

Budi menyebut proyek infrastruktur pemerintah masih mendominasi kontrak ADHI dengan porsi 92% dari keseluruhan kontrak baru yang berhasil diperoleh bulan lalu. Sedangkan sisanya sebesar 8% merupakan kontribusi dari proyek pembangunan gedung yang digarap oleh emiten konstruksi plat merah ini.

Tahun ini, lanjutnya, dua anak usaha Adhi Karya, yakni PT Adhi Persada Gedung (APG) dan PT Adhi Commuter Properti (ACP) akan melakukan IPO. Melalui IPO tersebut diharapkan APG bisa meraup dana sekitar Rp 1,5 triliun-2 triliun. Sedangkan ACP diharapkan bisa meraup dana lebih besar, sekitar Rp 4 triliun-5 triliun.

Asal tahu saja, Adhi Karya saat ini terintegrasi dengan perusahaan induk atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur PT Hutama Karya. Selain Adhi Karya, BUMN lain yang tergabung dalam holding tersebut antara lain PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Yodya Karya.