Pers di Indonesia lahir dari idealisme para pendiri bangsa guna menyuarakan semangat memperjuangkan kemerdekaan kepada masyarakat luas, sejak zaman penjajahan oleh Belanda. Sejak akhir abad 19, para pejuang sudah menyadari pentingnya penguasaan komunikasi publik. Merebut kemerdekaan tidak bisa hanya melalui perang fisik, melainkan juga membutuhkan diplomasi dan pembentukan opini publik.

Kondisi Masyarakat Indonesia yang bertahun-tahun hidup dalam penjajahan perlu disadari dan diyakini, bahwa kita bisa merdeka. Optimisme masyarakat harus dibangun melalui tulisan-tulisan yang menggelorakan.

Para cendikia kemudian memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran masyarakat, untuk berjuang bersama demi kemerdekaan.

Sejarah mencatat, sejumlah surat kabar sudah hadir sejak abad 18, di antaranya Bataviase Nouvelles (Agustus 1744 - Juni 1746), Bataviasche Courant (1817) dan Bataviasche Advertentieblad (1827).

Pada 1908, Dr Wahidin Soediro Hoesodo, Dr Soetomo , Goenawan Mangoenkoesoemo serta Soeradji berupaya menyebarluaskan pemikirannya melalui tulisan, dan menerbitkan majalah Boedi Oetomo.

Sejak lahirnya Boedi Utomo, pers menjadi sarana komunikasi utama guna menumbuhkan kesadaran nasioal dan meluaskan kebangkitan bangsa Indonesia. Bahkan, Presiden Indonesia pertama, Soekarno juga aktif menulis di berbagai media cetak untuk meraih kemerdekaan.

Namun kini, setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, idealisme pers menghadapi tantangan dari industri. Tidak bisa dipungkiri, biaya industri pers sangat besar. Sementara persaingan mendapatkan "kue iklan" semakin ketat, seiring makin banyaknya perusahaan pers yang bermunculan.

Pers dihadapkan pada pilihan, mengikuti arus, atau tenggelam dalam idealisme. Pers harus bergerak agar dapat bertahan di era digital. Media cetak mulai ditinggalkan, sejumlah perusahaan media cetak bahkan tutup.

Sayangnya, sejumlah perusahaan media mulai terjebak pada persaingan industri dan mengorbankan idealisme demi mengejar rating dan 'klik'.

Semangat pers untuk memajukan Indonesia, mulai pudar, seiring banyaknya berita yang dianggap lebih "seksi", demi mengejar target jumlah pembaca.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Atal Depari mengingatkan semua pewarta untuk membuat berita yang mengandung perdamaian, bukan sebaliknya. "Ruang publik harus diisi berita mencerahkan, yang damai. Enggak boleh ke sana ke sini," kata Atal Depari saat melantik pengurus PWI Kepri.

Dan kondisi yang lebih memilukan, adalah demi industri, entah itu mengejar kecepatan atau terkait kepentingan pihak tertentu, wartawan justru menyebarkan hoax atau kabar bohong.

Karenanya, Atal terus mengingatkan agar wartawan lebih memilah, agar tidak terjebak menyebarkan hoax atau hoaks. "Ajak masyarakat untuk tenang," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo mengingatkan ancaman lain dari industri pers, yaitu "moghulisme", atau kepemilikan banyak media oleh satu orang atau pihak tertentu.

Menurut pria yang akrab disapa Stanley itu, praktik moghulisme berbahaya, karena dapat membentuk opini publik, sesuai dengan kepentingan tertentu. "Jadi ada pengusaha media yang menguasai banyak media ,mulai dari cetak, raio, televisi dan daring yang berpotensi menyeragamkan pemberitaan untuk kepentingan tertentu," kata dia.

Kepentingan Masyarakat

Tenaga Ahli Dewan Pers, Winarto mengingatkan, industri media harus mampu melayani kebutuhan masyarakat akan informasi, bukan semata-mata keinginan masyarakat akan informasi. "Yang terjadi acap kali yang dilayani media bukan kebutuhan publik melainkan keinginan publik untuk tahu," kata Winarto.

Ia mengingatkan, media harus berpegang pada kepentingan umum dalam pemberitaannya. Sebaliknya, bila pers melayani keinginan publik yang berlebihan, maka akan membuat sebuah berita menjadi "over-exposed". Hal itu akan menjadi masalah ketika dalam pemberitaan terjadi kesalahan informasi.

"Hak media meliput adalah perpanjangan tangan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Namun, kecenderungan media saat ini tidak memperhatikan kepentingan umum," katanya.

Ketua PWI Kepri, Chandra Ibrahim mengatakan, sudah selayaknya media bekerja sama dengan pemerintah, demi memproduksi berita yang memberikan pencerahan dan mencerdaskan kepada masyarakat.

Industri pers, harus mengutamakan idealisme, demi kesejahteraan masyarakat, ketimbang mendulukan kepentingan industri yang memperdaya.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun juga mengajak praktisi media mengutamakan idealisme dan memerangi hoax. "Keutuhan Indonesia harus selalu kita jaga. Jangan rusak karena berita hoax. Kita harus berpegang teguh kepada empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," kata Gubernur.

Berita bohong dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi bila hoax menyudutkan pihak tertentu dan terkait dengan SARA.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara yang wilayahnya luas, kaya dan masyarakatnya terdiri dari beraneka suku dan budaya. Keberagaman dan perbedaan itu hendaknya dijadikan aset bangsa. "Toleransi dan kerukunan antarumat beragama juga tidak kalah penting dalam mewujudkan persaudaraan kemanusiaan," kata Gubernur.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mendukung komitmen PWI untuk menjaga kondusivitas, dengan berita-berita yang mencerdaskan dan menyejukkan.

Menurut Gubernur, insan pers adalah modal besar dalam pembangunan. "Ini fisik gubernur, tapi hatinya wartawan," kata Gubernur. Pers memang perlu maju dan berkembang menyuarakan aspirasi masyarakat yang sedang membangun, namun tetap mengedepankan landasan idealisme. (ant)