Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar

Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

NERACA

Depok - ‎Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai buka peluang lelang jabatan karier untuk Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) yang punya kewenangan mengelola dana APBD sekitar Rp 600 Miliar per tahun anggarannya. Selain Kadis PUPR juga ada Jabatan Esselen II-B yang masih kosong pejabat difinitifnya, yaitu Kadis Sosial. Demikian rangkuman bahan dan keterangan yang berhasil dikumpulkan NERACA dari berbagai instansi terkait di lingkungan Pemkot Depok, hingga kemarin.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, H. Supian Suri M,Si, lelang jabatanya segera dibuka dalam bulan Februari 2019 ini‎."Dan, diharapkan secepatnya bisa dapat terseleksi para calon yang mendaftar untuk jabatan yang dibutuhkan," tuturnya menjawab pertanyaan NERACA.

Dikatakan, jika semua jabatan pejabat Esselon II yang kosong sudah ada, maka akan sangat besar manfaatnya bagi pembangunan kota Depok ke depannya. Khususnya, dalam berbagai kegiatan program pembangunan yang telah disetujui Wakil Rakyat (DPRD) dalam APBD 2019 yang totalnya sekitar Rp 3,5 Triliun tersebar di Dinas, Camat dan OPD lainnya.

"Diharapkan dengan tidak ada lagi kursi jabatan kosong, dapat meningkatkan kinerjanya hingga mampu merealisasikan anggaran yang efektif dan efisien bermanfaat dirasakan warga Kota Depok. Sehingga, secara ekonomi tingkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," tutur Supian Suri‎.

Dijelaskannya, Walikota Depok Dr. K.H. Mohammad Idris MA juga telah melakukan penyegaran dengan adanya mutasi dengan melantik pejabat Esselon II-B berdasarkan Surat KeputusannyaNo: 821.2/SK/571/II/BKPSDM/2019 pada 13 Februari 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh, Farah Mulyati, SH,M.Si yang sebelumnya adalah Kadis Kebutuhan Pangan Pertanian dan Perikanan,‎ jabatan barunya menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Administrasi dan Pemerintahan. Farah Mulyati juga sebelumnya pernah jadi Staf Ahli Walikota, dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pejabat lainnya adalah Drs. Achmad Kafrawi M.Si dari Kadis Sosial menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah.‎ Sedangkan Diah Sadiah, S,Sos, M.Si dari Kadis Tenaga Kerja dipindah menjadi‎ Kepala Dinas Kebutuhan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Sedangkan Drs. Manto, M.Si dimutasi dari jabatan lamanya Kadis PUPR‎ ke Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sehingga jabatan ini menjadi kosong tanpa ada pejabat difinitif.‎ Manto menjabat Kadis PUPR cukup lama sejak era kepemimpinan Walikota Dr.Ir.H. Nur Mahmudi Isma'il M,Sc.

Beberapa pejabat Esselon II-B Dan III‎-A yang berusaha dihubungi NERACA, diharapkan dalam open bidding atau lelang Jabatan yang dibutukan nanti dapat berjalan lancar dan terpilih sesuai kompetensi DUK dan punya chemistry mengaktualisasikan kebijakan visi dan misi Walikota untuk kepentingan seluruh warga Depok.

"Sebaiknya untuk jabatan Kadis PUPR yang sulit dan hampir tidak ada yang menjabatnya karena kondisi hukum dan politik saat ini. Maka sebaiknya ditetetapkan saja sesuai kewenangan dan aturan dari pejabat Esselon II-B yang karakter tegas dan disiplin tinggi juga berani hadapi tantangan pihak lain dalam menjalankan tupoksinya sesuai ketentuan perundangan, daripada direkrut dari luar pemkot Depok," ujar pengamat Pejabat ASN Kota Depok yang tidak mau disebutkan namanya. Dasmi‎r