Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki

Walikota Sukabumi

NERACA

Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menandaskan, hasil evaluasi pengadaan mulai tahun 2016 sampai tahun 2018, masih menunjukan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, mulai dari penyedia tidak mampu melaksanakan kontrak dengan baik, adanya pengalihan pekerjaan ketika pelaksanaan akan dilakukan sampai adanya rekayasa dokumen dan potensi persengkokolan dalam pengadaan.

"Permasalahan seperti ini yang perlu adanya perbaikan kedepanya, sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi permasalahan seperti itu," ujar Fahmi usai membuka bintek pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha, disalah satu Hotel kawasan Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, Rabu (13/2).

Dengan adanya kegiatan diklat ini, semua pelaku usaha dari berbagai bidang bisa memahami dan bisa lebih profesional serta kelemahan-kelemahan hasil evaluasi tersebut bisa dihilangkan dan diperbaiki kedepanya. Dengan tujuan proses pengadaan lebih profesional dan transparan."Di momen bintek ini, semuanya harus bisa diperbaiki, termasuk kelemahan-kelmahanya itu juga harus dihilangkan. Makanya mari kita kolaborasi dengan baik. Penyempurnaan-penyempurnaan yang belum baik kita lakukan saat ini," tandas Fahmi.

Fahmi juga berharap, ditahun perencanaan ini, semua proses lelang pekerjaan bisa lebih cepat. para organisasai Perangkat Daerah (OPD) bisa segera menyerahkan paket pekerjaan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Hal itu juga untuk mempercepat proses pembangunan di Kota Sukabumi."Saya juga mewanti-wanti ke BPBJ agar terus meningkatkan profesional pekerjaanya serta ikuti aturan yang ada, sehingga hasilnya juga akan baik," terang Fahmi.

Kepala BPBJ Pemkot Sukabumi Fahrurrazi mengatakan, data hasil evaluasi tersebut merupakan data dari pusat. Segala permasalahan-permasalahan umum seperti kontrak tidak optimal, kualitas pekerjaan tidak sesuai sampai praktek pinjam bendera tahun ini harus ditiadakan."Kita usahakan di daerah tidak terjadi seperti itu," ujarnya.

Dalam kegiatan bintek tersebut lanjut Fahrurrazi, pihaknya mengundang 75 pelaku usaha (Penyedia), baik itu penyedia kontruksi, tata boga, travel, sarana prasarana perkantoran, dan jasa konsultasi. Dalam agenda kali ini juga sekaligus mensosialisasikan aturan yang baru yakni Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah."Kita undang 75 orang itu setidaknya bisa mewakili semua pelaku usaha yang ada di kota Sukabumi, sekaligus mensosialisasikan adanya aturan yang baru tersebut," terang Fahrurrazi.

Bahkan pihaknya juga membuka Coaching clinic bagi siapa saja yang mau diskusi atau mempertanyakan seputar barang dan jasa atau sejenisnya."Coaching Clinic ini bukan hanya untuk para penyedia saja, masyarakat atau organisasi lainya juga bisa datang ke kantor kami, untuk melakukan diskusi ataupun konsultasi seputar pengadaan barang dan jasa," terang Fahrurrazi.

Sementara itu sampai pertengahan bulan ini, ada sekitar 24 paket siap ditenderkan, dari 70 persen data pekerjaan yang sudah masuk ke BPJB."Sampai pertengahan Februari tahun ini, ada sekitar 24 paket yang siap ditenderkan, mudah-mudahan kedepanya semua paket pekerjaan disetiap OPD bisa masuk semuanya," pungkas Fahrurrazi. Arya