Pemprov Jabar Dorong Lembaga Jasa Keuangan Masuk Desa

NERACA

Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong institusi jasa keuangan masuk ke wilayah desa agar pemerataan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat desa.

"Untuk mengurangi ketimpangan atau menurunkan angka gini rasio antara desa dan kota, kami mendorong institusi jasa keuangan masuk ke wilayah desa. Hal ini dilakukan agar pemerataan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa," kata Gubernur Emil di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Jawa Barat 2019 di Bandung, dikutip dari Antara, kemarin.

Dia mengatakan berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada triwulan III 2018 ada di angka 5,58 persen atau berada di atas pertumbuhan nasional. Sementara gini rasio naik dari angka 0,39 menjadi 0,40. Meskipun pertumbuhan ekonomi baik, namun menurut Gubernur Emil, hal itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap jasa keuangan.

"Ini artinya pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati oleh segelintir yang punya akses terhadap oportunity atau peluang, tidak dinikmati oleh mereka yang bingung harus ngapain terhadap hidupnya," kata dia.

Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pihaknya berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya mendorong lembaga jasa keuangan berbondong-bondong masuk desa melalui berbagai program, sebut saja program Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) yang menyalurkan kredit melalui rumah ibadah dan Bank Wakaf Mikro (BWM) dari OJK."Kami sudah sepakat dalam lima tahun kita akan mengurangi ketimpangan ini dan meningkatkan kesejahteraan," ujar dia.

Selain itu, Pemda Provinsi Jawa Barat juga akan mendorong desa yang memiliki potensi alam bagus untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Hal ini, kata dia, dikarenakan saat ini muncul tren "selfie economy" di daerah yang memiliki pemandangan alam nan indah untuk dijadikan tempat foto.

Gagasan lain untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, yaitu melalui program Satu Desa Satu Perusahaan, Satu Pesantren Satu Produk, serta Desa Digital. Ketiga program ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat yang diluncurkan beberapa waktu lalu.”Harapannya kombinasi kami dalam lima tahun keberpihakan pada desa bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan gini ratio-nya," tutur Emil.

Sementara itu, acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Jawa Barat 2019 kali ini mengambil tema "Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan". Pertemuan ini sebagai bentuk komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pemangku kepentingan daerah guna memberikan gambaran kinerja industri jasa keuangan dan arah kebijakan OJK pada 2019.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso mengungkapkan, bahwa OJK berkomitmen dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan."OJK memiliki komitmen tinggi untuk memperkokoh stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung pemerataan pembangunan," kata Wimboh dalam sambutannya.

Untuk mendukung hal tersebut, Wimboh mengajak semua pelaku industri jasa keuangan di Jawa Barat melakukan sinergi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ant