Tahun Politik, Serangan Siber Intai Jaringan Telekomunikasi

Industri telekomunikasi seringkali menjadi sasaran empuk para peretas untuk melancarkan serangan siber karena perusahaan umumnya memiliki pusat data (data center) yang tersebar di berbagai lokasi. "Apalagi sekarang banyak transaksi bisnis lewat jaringan telekomunikasi," kata Country Director Palo Alto Networks Indonesia, Surung Sinamo.

Dalam tahun politik, serangan siber biasanya mengarah ke lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, serangan yang umum terjadi di mana pun saat sedang menyelenggarakan pesta demokrasi. "Negara lain juga seperti itu, jadi, instansi harus lebih berjaga-jaga," ujarnya.

Sementara itu, di industri telekomunikasi, serangan yang biasanya terjadi misalnya Dos atau DDos attack yang berusaha menyerang server, jaringan atau mesin tertentu sehingga menjadi down atau tidak bisa diakses.

Serangan DDoS sebenarnya dapat menimpa perusahaan mana pun, namun, biasanya serangan model ini yang ditujukan ke industri telekomunikasi lebih berat.

Peretas juga seringkali menyerang server DNS dalam industri ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, serangan siber menjadi semakin beragam dan kompleks.

Serangan siber yang mengintai sinyal hingga paket data juga perlu diwaspadai. Peretas mulai menggunakan malware untuk menyerang jaringan untuk menyebabkan signaling storm, efeknya sama dengan serangan DDos, server menjadi down.

Sebelumnya, komisioner KPU Wahyu Setiawan, menyebut saat ini pihaknya berkoordinasi dengan lembaga negara terkait antisipasi penyerangan siber menjelang Pemilu 2019. Antisipasi yang dilakukan adalah membangun jaringan keamanan.

"Kami juga sudah menerima informasi dari berbagai pihak kita juga hasil komunikasi kita dengan lembaga penyelenggara pemilu di negara lain, setiap pemilu ada potensi serangan, kita sudah merapatkan barisan kita secara internal sudah membenahi segala sesuatu dan kita akan berkoordinasi bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengantisipasi apabila ada serangan," katanya.

Wahyu mengimbau masyarakat tidak perlu takut akan serangan siber tersebut. Sebab, saat ini KPU sudah menggunakan metode konvensional dalam perhitungan suara. "Publik tidak perlu khawatir karena basis penghitungan kita menggunakan metode konvesional yang melalui rapat pleno berjenjang, informasi terkait hasil penghitungan suara melalui teknologi informasi itu lebih bersifat komitmen kita untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat," jelasnya.

Ada dua metode perhitungan suara yang digunakan KPU, yaitu metode perhitungan dengan teknologi dan metode perhitungan dengan rapat pleno berjenjang. "Metode penghitungan suara melalui teknologi informasi itu lebih kepada untuk menyajikan informasi kepada masyarakat secara cepat," ungkapnya.

Namun, dia menjelaskan metode perhitungan dengan teknologi itu bukan merupakan hasil suara resmi. Dia mengatakan penghitungan resmi adalah metode perhitungan melalui rapat pleno berjenjang. "Tetapi yang publik harus tahu informasi terkait hasil penghitungan suara melalui teknologi informasi itu bukan merupakan pengumuman hasil resmi, karena pengumuman hasil pemilu secara resmi itu menggunakan metode konvensional melalui rapat pleno secara berjenjang, puncaknya adalah rekapitulasi penghitungan suara secara nasional," jelasnya.

Dalam proses rekapitulasi suara ini, KPU juga akan menggandeng Kominfo untuk mewaspadai serangan siber saat Pemilu 2019. "Kami akan bangun keamanan jaringan di dalam kemudian dengan pihak lain, Kominfo, pihak lain, kita juga melakukan terkait pengamanan dari serangan siber," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BSSN Djoko Setiadi menuturkan, pada Pilkada 2018, sempat ada permasalahan sistem KPU, yang saat itu sempat diretas, dia berharap sinergi antara Kemendagri dan lembaga pemerintah lainnya dapat menciptakan sistem keamanan pada Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 nanti.

"Serangan siber atau cyber attack berkaca di Pilkada 2018 yang baru terjadi, di mana ada permasalahan KPU, makanya kita mengharapkan sinergi pemerintah. Ini perlu diantisipasi. Untuk itu, BSSN mengajak agar pemilu berjalan dan damai di Pilpres 2019," tandasnya.

BERITA TERKAIT

Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang bersamaan pada 17 April 2019 akan menjadi perhatian apparat keamanan, khususnya Polri. Faktor keamanan dan…

Pertimbangkan Kajian Pelaku Pasar - Soal Saham Gocap Ditunda Hingga Tahun Depan

NERACA Jakarta – Menuai banyak penolakan, rencana PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghapus saham gocap atau penurunan batas minimal harga…

Palembang Bangun Jaringan Gas Rumah Tangga 6.034 Sambungan - Pada 2019

Palembang Bangun Jaringan Gas Rumah Tangga 6.034 Sambungan Pada 2019 NERACA Palembang - Kota Palembang akan membangun jaringan gas rumah…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Software Bajakan Disebut Sulit Dibrantas di Indonesia

Maraknya penggunaan software tidak berlisensi atau bajakan untuk kebutuhan bisnis maupun perorangan sudah semakin meresahkan. Berdasarkan data dari BSA I…

Jelang Pilpres, 771 Konten Hoax Warnai Dunia Maya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)mengidentifikasi 771 hoax pada periode Agustus 2018 hingga Februari 2019 di jagat maya, paling banyak berkaitan…

Kebijakan Registrasi SIM Dinilai Rugikan Penjual Kartu Perdana

Dampak diterapkannya kebijakan registrasi kartu SIM prabayar oleh pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun lalu ternyata dinilai merugikan…