NERACA

Jakarta – Pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) mempunyai program 35.000 megawatt yang mana pemerintah berusaha memiliki tambahan daya hingga 35.000 MW untuk bisa menerangi seluruh Indonesia. Namun begitu, program tersebut belum bisa memenuhi target.  “Harusnya pemerintah jelaskan program 35.000 MW bukan gagal, tapi memang harus disesuaikan karena ada perubahan kondisi," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, program pembangunan pembangkit dengan total 35.000MW hingga 2019 tadinya memang direncanakan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tujuh persen dan pertumbuhan listrik di atas 8,5 persen per tahun. Namun kenyataannya sepanjang Pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai rata-rata lima persen dan pertumbuhan listriknya hanya tumbuh kurang dari lima persen. "Memang asumsi-asumsi 35.000MW tidak valid dan kita sebenarnya tidak butuh tambahan kapasitas 35.000MW pada 2019," katanya.

Fabby menuturkan sejak 2017 lalu pemerintah dan PT PLN sudah menjadwal ulang pembangunan pembangkit dari yang seharusnya selesai pada 2019 menjadi 2023-2024. Ia merinci sekitar 2.000 MW telah beroperasi saat ini karena merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang masa konstruksinya kurang dari setahun. Sebanyak 15.000MW tengah dalam konstruksi, sisa 14.000 MW ditunda hingga 2021, dan sekitar 2.000MW sisanya belum dimulai/direncanakan.

"Jadi memang begitu kondisinya dan memang perlu di-'review' dan sudah dilakukan. Sah-sah saja pemerintah ubah target," katanya. Kondisi program listrik 35.000 MW tersebut ditengarai akan jadi salah satu hal yang dibahas dalam Debat Capres kedua 17 Februari mendatang. Program litsrik 35.000 MW merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 2018 telah merealisasikan program 35.000 mega watt (MW) sebanyak 2.899 MW. Padahal program ini ditargetkan rampung pada tahun ini, ketika sebanyak 15.200 MW ditunda hingga 2026. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan KESDM Jisman Hutajulu mengatakan, sebanyak 18.207 MW pembangkit yang tertahan dalam proses konstruksi. Pihaknya masih terkendala dengan pembebasan lahan dan perizinan.

"Konstruksi 52%, masih ada terkendala dengan pembebasan lahan dan izin lingkungan. Kemudian, pembangkit dalam tahap PPA belum konstruksi sebanyak 11.467 MW, pengadaan 1.683 MW, dan perencanaan 954 MW," ujarnya. Jisman menyampaikan, hingga 15 Desember 2018 pembangkit listrik yang memasuki tahap komisioning baru sekitar 8% dari total keseluruhan. Sementara, pembangkit sisanya masih berada dalam tahap pembangunan. "Sampai dengan 15 Desember 2018 pembangkit yang memasuki COD sekitar 8%," terang dia.

Sementara itu, prognosa tambahan infrastruktur ketenagalistrikan hingga akhir 2018 untuk pembangkit sebanyak 1.799 MW. Dengan demikian, total kapasitas yang berada di tahap konstruksi sebesar 52% yaitu 18.207 MW yang terpasang sebanyak 62.598 MW. Kemudian, untuk infrastruktur transmisi listrik sebanyak 3.441,84 kms sedangkan gardu induk 16.495 MVA. Dari pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan menelan biaya investasi di 2018 sebesar USD11,28 miliar.

"Sementara pada 2019 investasi untuk infrastruktur ketenagalistrikan ditargetkan sebesar USD12,04 miliar. Tahun ini kami berupaya untuk mendapatkan data-data wilayah investasi lebih realistis lagi. Tahun sebelumnya kan hanya mengandalkan data dari BPKM dan PLN," pungkasnya.