Wakil Presiden RI - Pemberantasan Korupsi di Indonesia Sangat Keras

Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Sangat Keras 

Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sangat keras sehingga aparat negara akan takut untuk bertindak korupsi.

"Jadi, memang ada korupsi, tetapi kita tekanannya (pemberantasan, red.) juga sangat keras. Hanya betul-betul yang mau korupsi sekarang itu yang pemberani-pemberani, yang tidak takut ditangkap," kata Wapres JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat (8/2).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut JK, juga tidak tebang pilih. Pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan pejabat daerah, Menteri, dan anggota DPR juga dipidana."Coba tunjukkan satu negara mana, yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya lebih dari 100, yang menterinya sembilan. Coba cari negara yang ada seperti itu?" kata dia.

Menanggapi pernyataan Capres RI Prabowo Subianto yang menduga ada "mark up" anggaran pembangunan hingga 25 persen dari APBN, JK mengatakan bahwa angka tersebut tidak mungkin terjadi.

JK menyebutkan dari kasus-kasus korupsi yang sudah ada, rata-rata nilai suap berkisar di angka 7 hingga 15 persen."Kasus-kasus yang kita lihat itu, orang minta bagian 7 persen, ada 10 persen, tidak ada yang minta 25 persen. Hanya sekitar 7, 10, ya, yang paling nakal kira-kira 15 (persen), yang masuk pengadilan ya. Artinya, tidak sebesar apa yang dikatakan (Prabowo)," jelas JK.

Korupsi lumrah terjadi di setiap negara, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Menurut JK, pos anggaran yang umumnya sering dikorupsi adalah alokasi anggaran untuk pembangunan.

"Tidak benar itu diratakan 25 persen, saya kira tidak. Bahwa anggaran itu 'kan di samping anggaran biasa, buktinya Anda tidak bisa korupsi katakanlah gaji pegawai atau korupsi subsidi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan," jelas JK.

Seperti diberitakan, Capres RI Prabowo Subianto menuding adanya kebocoran APBN hingga 25 persen atau setara dengan Rp500 triliun. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…