POM TNI Harus Ikuti Perkembangan Teknologi Cegah Hoaks

POM TNI Harus Ikuti Perkembangan Teknologi Cegah Hoaks

NERACA

Jakarta - Polisi Militer (POM) TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi guna membentengi pengaruh negatif media sosial, serta menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita palsu (hoaks).

"Dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan menggunakan media sosial dan media elektronik (kejahatan siber dan ITE), prajurit POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi," kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sambutannya pada upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi POM TNI tahun 2019, di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/2).

Menurut dia, perkembangan teknologi memungkinkan munculnya bentuk pelanggaran baru, karena itu, sudah seharusnya POM TNI mengikuti perkembangan teknologi untuk untuk mencegah dan menindak kejahatan siber dan lainnya. Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi merupakan salah satu upaya memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI."Prajurit yang profesional adalah prajurit yang memahami hukum dan mematuhinya, tidak hanya di masa perang tetapi juga di masa damai. Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum tersebut semakin mengemuka mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi oleh TNI," kata Hadi.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini kembali menegaskan komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2019. TNI diminta untuk bersikap profesional dan tidak memihak."Selanjutnya pesta demokrasi. TNI menegaskan komitmen netralitas dalam Pemilu 2019. TNI juga terus berupaya menjaga pemilu agar berjalan damai, aman dan sukses. Operasi ini juga harus mampu menjaga komitmen netralitas TNI tersebut," ujar dia.

Ia juga meminta seluruh anggota TNI patuh hukum dan disiplin, baik secara kesatuan maupun secara personal."Ini harus dikembangkan ke arah profesionalitas petugas dan subjek hukum. Esensi operasi ini adalah proses berkelanjutan dari upaya pencegahan dari pelanggaran hukum. Hal ini harus dilakukan secara tegas oleh perorangan atau kesatuan," ujar dia.

Hal itu sesuai dengan tema Operasi Gaktib Tahun 2019, yaitu "Dengan Operasi Gaktib TA 2019, Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit, dalam mendukung Tupok TNI guna mewujudkan bersama rakyat TNI kuat".

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengingatkan bahwa penegak hukum adalah ujung tombak kepatuhan terhadap hukum itu sendiri."Setiap anggota Polisi Militer harus terlebih dulu memiliki komitmen yang tinggi terhadap hukum dan setiap aturan yang berlaku. Tanpa konsistensi tersebut, mustahil Polisi Militer sebagai penegak ketertiban memiliki kewibawaan yang paripurna," kata dia.

Ia berharap seluruh petugas Polisi Militer memiliki kesamaan persepsi dalam melaksanakan tugas di lapangan, baik dengan sesama polisi militer maupun dengan lembaga penegak hukum lainnya."Pedomani kebijakan dan perintah pimpinan TNI sehingga mampu menghindari kesalahpahaman. Petugas juga tidak boleh bersikap arogan di lapangan, namun tetap tegas dan tidak ragu-ragu. Setiap petugas harus menguasai dan paham aturan hukum sebagai substansi penting dalam upaya penegakan hukum di lingkungan TNI," ujar dia.

Operasi ini juga harus memunculkan inovasi-inovasi baru yang lebih cerdas dalam mendukung efektivitas pencapaian tugas pokok. Ant

BERITA TERKAIT

Netralitas ASN, TNI dan Polri, Wujud Nyata Upaya Pelihara Demokrasi

  Oleh : Tyas Utami, Pemerhati Sosial Media Jelang Pemilu, hampir semua kalangan masyarakat riuh dengan berbagai pilihannya, namun berbeda…

LG Sematkan Teknologi IoT dan Artificial Inteligence Di Produk Premium

  NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) melengkapi seluruh perangkat elektronik rumah tangga premiumnya dengan keberadaan seri…

Wagub Sumsel: Pemanfaatan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

Wagub Sumsel: Pemanfaatan Dana Desa Harus Tepat Sasaran   NERACA Palembang - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel), Mawardi Yahya mengatakan,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…