Pemilihan Dirut BJB: Harus Bebas Dari Praktik Manipulatif

Pemilihan Dirut BJB: Harus Bebas Dari Praktik Manipulatif

NERACA

Jakarta - Dua bulan menjelang RUPS tahunan Bank BJB, akan diputuskan penetapan calon dirut dan direksi baru. Kendati pendaftaran calon direksi baru dibuat secara terbuka namun ada tiga nama yang disinyalir menjadi calon kuat. Mereka adalah, Plt Dirut Agus Mulyana, Zaenal Arifin tercatat sebagai direktur kepatuhan (2014), dan Dirut Bank Banten Fahmi Bagus.

Namun, proses pergantian kursi Direktur Utama Bank BJB diduga bermasalah. Isunya ada permainan kepentingan proyek yang menggeregoti management Bank BJB.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Hendrawan Supratikno saat memberikan pandanganya jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penentuan Direktur Utama serta Direksi BJB."Integritas, kompetensi dan rekam jejak reputasi, menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan direksi. Terlebih lagi untuk sebuah bank yang sedang berusaha masuk kategori papan atas," ujar Hendrawan di Jakarta, Senin (11/2).

Politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan tidak ada upaya manipulatif atau permainan uang yang tidak sesuai dengan tata kelola berlaku dalam pemilihan agar figur terpilih benar-benar sesuai dengan kriteria untuk memajukan Bank BJB."Nanti kami tanyakan kepada OJK. Yang jelas, perilaku dan kesalahan manajemen seperti itu tidak dapat ditolerir dan harus ditindak tegas," papar Hendrawan.

Hal senada juga disampaikan oleh, Pengamat Hukum Korporasi Indonesia, Dewi Djalal berharap pemilihan Dirut BJB bersifat profesional. Pasalnya Dewi menilai secara normatif apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil saat memberhentikan Dirut BJB beberapa waktu lalu sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana dasar poses pemberhentian seorang Direksi PT diatur jelas di dalam aturan tersebut.

“Berdasarkan UUPT wajib dilakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan (direksi yang mau dihentikan-red) minimal 14 hari sebelum RUPS bukan dilakukan saat RUPS tetapi yang terjadi justru berbeda,” kata Dewi kepada wartawan.

Dewi pun mengaku heran mengapa Dirut BJB diberhentikan belum lama ini, mengingat perusahaan perbankan tersebut sudah menghasilkan profit cukup besar.“Melihat prospek dari luar perusahaan tersebut memiliki progres yang cukup pesat dibanding sebelumnya," tukasnya.

Dirinya menambahkan dalam perusahaan milik pemerintah pusat atau daerah biasanya pemegang saham tidak dapat provide kepastian nama calon direksi atau komisaris, hingga last minute masih bisa berubah. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

PKB Harus Adaptif Terhadap Perkembangan Zaman

PKB Harus Adaptif Terhadap Perkembangan Zaman NERACA Jakarta - Pasca pelaksanaan muktamar di Nusa Dua, Bali, Partai Kebangkitan Bangsa dinilai…

Sekretariat Dewan Berikan Sosialisasi Pelantikan 35 Anggota DPRD Sukabumi Terpilih - BJB Cabang Sukabumi Siap Melayani Dewan

Sekretariat Dewan Berikan Sosialisasi Pelantikan 35 Anggota DPRD Sukabumi Terpilih  BJB Cabang Sukabumi Siap Melayani Dewan NERACA Sukabumi - Sekretariat…

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan?

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan? NERACA Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan…

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…