Pemkab Tangerang Tetap Berlakukan Pembatasan Operasi Truk

Pemkab Tangerang Tetap Berlakukan Pembatasan Operasi Truk

NERACA

Tangerang - Aparat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, tetap pada pendirian untuk memberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2018 tentang pembatasan jam operasi kendaraan truk dan angkutan barang.

"Kami sudah mendapatkan dukungan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meski ada protes dari pengusaha," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, di Tangerang, Jumat (8/2).

Ahmed mengatakan tujuan Perbup itu untuk menjaga kelancaran lalu lintas, lingkungan tidak rusak serta berdampak terhadap jalan protokol dan jalur alternatif. Namun truk yang melintas hanya diperbolehkan pada pukul 22:00 WIB hingga pukul 05.00 WIB sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

Menurut dia, sebelum dikeluarkan Perbup itu, pihaknya telah melakukan kajian mendalam melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA), Polresta Tangerang dan petugas lembaga berkepentingan lainnya. Sedangkan dalam pertimbangan bahwa truk dan angkutan barang yang boleh melintas siang hari dengan berat kurang dari delapan ton. Bahkan truk yang melewati jalan utama dan alternatif hanya memiliki dua sumbu roda serta selebihnya melintas mulai pukul 22:00 WI WIB.

Pihaknya, kata Bupati, telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha, pengemudi truk dan warga membahas mengenai Perbup tersebut agar dapat dipahami. Pertemuan itu dihadiri sekitar 80 warga yang mewakili warga Kecamatan Legok dan Pagedangan digelar di Pendopo Bupati.

"Truk membawa pasir, tanah merah dan batu gunung tetap tidak diperkenankan melintas sesuai Perbup," kata mantan anggota Komisi I DPR RI itu.

Ia menambahkan, bila truk melintas pada siang hari saat musim kemarau menyebabkan debu beterbangan ke rumah penduduk dan saat hujan kondisi jalan menjadi licin. Pengemudi truk membawa hasil tambang golongan C itu beroperasi di perbatasan Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ant

BERITA TERKAIT

Bersikap Move On dan Tetap Rukun Pasca Pemilu

  Oleh: Hariqo Wibawa Satria, Pengamat Media Sosial Masyarakat terutama pendukung dan tim kampanye diharapkan dapat kembali bangkit membangun kebersamaan…

Pemkab Tangerang Survei Lahan Pesisir Tanam Bakau

Pemkab Tangerang Survei Lahan Pesisir Tanam Bakau   NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melakukan survei lahan di kawasan…

Polemik Pemilih Tetap, Kemendagri Tidak Bisa Intervensi

  Oleh : Ahmad Bustomi, Pemerhati Sosial Politik dan Ekonomi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dikritik oleh…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Terlalu Vulgar, Film "After" Tidak Sesuai Budaya Indonesia

Jakarta-Baru dirilis 16 April 2019 di berbagai bioskop di Indonesia, film ‘After’ sudah mengundang kontroversi. Berbagai sorotan, terutama karena adanya…

BPS: Indeks Pembangunan Manusia di Sumsel Meningkat

BPS: Indeks Pembangunan Manusia di Sumsel Meningkat NERACA Palembang - Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)…

Empat Raperda Siap Diserahkan ke Dewan Sukabumi

Empat Raperda Siap Diserahkan ke Dewan Sukabumi NERACA Sukabumi - Pemerintah kota (Pemkot) Sukabumi segera menyerahkan draft empat Rancangan Peraturan…