Presiden Minta Media Tetap Jaga Kepercayaan Masyarakat

Presiden Minta Media Tetap Jaga Kepercayaan Masyarakat

NERACA

Surabaya - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta media tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan, dijaga dengan membuat berita yang berpegang teguh pada kebenaran. Oleh karenanya, Presiden Jokowi memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap media massa.

Presiden Joko Widodo mengaku gembira dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional atau arus utama dibandingkan dengan media sosial."Terus terang saya sangat gembira dengan situasi seperti ini. Selamat kepada pers yang masih sangat dipercaya masyarakat," ujar dia di sela sambutan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Grand City Surabaya, Sabtu (9/2).

"Sejalan dengan ekspansi jaringan internet, saat ini pengguna internet di Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa. Jumlah itu mencapai 54,68 persen dari total populasi penduduk. Dan sebanyak 87,13 di antaranya adalah pengakses media sosial. Dan yang viral biasanya jadi rujukan, dan terkadang pula rujukan media konvensional," tambah dia.

Menurut dia, tidak mudah membuat publik percaya di tengah persaingan media sosial yang marak, bahkan dengan suguhan-suguhan informasinya.

Berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2016 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional 59 persen dan 45 persen ke media sosial, kemudian pada 2017 mencapai 58 persen terhadap media konvensional dan 42 persen ke media sosial. Berikutnya, pada 2018 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional mencapai 63 persen dan 40 persen untuk media sosial.

“Dapat ditarik kesimpulan dari tahun ketahun kecendrungan publik semakin tidak percaya kepada media sosial, " terang Presiden.

"Dari data itu, semakin ke sini semakin besar kepercayaan publik. Ini harus dipertahankan," ucap Jokowi.

Era media sosial, kata dia, membuat siapa pun dapat bekerja sebagai jurnalis, tetapi tidak sedikit yang menyalahgunakan media sosial untuk menebar ketakutan di ruang publik."Sekarang setiap orang bisa bisa menjadi wartawan dan pemred. Tetapi kadang digunakan untuk menciptakan kegaduhan, ada juga yang membangun ketakutan pesimisme. (Karena itu) peran media justru sangat dibutuhkan menjadi rumah penjernih informasi. Dibutuhkan untuk menyajikan informasi-informasi yang terverifikasi, dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai communication of hoax, dan dibutuhkan untuk memberikan harapan-harapan besar kepada bangsa Indonesia," kata dia.

Presiden memisalkan, saat pemerintah menyampaikan satu informasi yang berisi kabar baik dan fakta, namun yang muncul di ruang publik disimpulkan sebagai satu pencitraan semata."Ketika pemerintah menyampaikan 'well infomation society', jangan diartikan sebagai kampanye atau pencitraan, tetapi itu untuk membangun masyarakat yang sadar akan informasi," kata dia.

Kemudian Jokowi berharap, di tengah kegaduhan dan masifnya peredaran berita bohong atau hoaks, media konvensional yang profesional dapat menjadi pengendali suasana, mencari kebenaran dan fakta. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

Jaga Ekonomi Politik Stabil

Di tengah hiruk pikuk politik yang makin memanas jelang Pemilu 2019, kondisi ekonomi tampaknya telah memisahkan diri (decoupling) dari politik…

Polemik Pemilih Tetap, Kemendagri Tidak Bisa Intervensi

  Oleh : Ahmad Bustomi, Pemerhati Sosial Politik dan Ekonomi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dikritik oleh…

PRESIDEN JOKOWI KUNJUNGI BOOTH BNI SYARIAH DI HALAL PARK

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (ketiga dari kiri) berfoto bersama Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo (kiri) dan Pemilik…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…